Jakarta, elaeis.co - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor dikritik oleh Koalisi Buruh Sawit.

Sebab, kebijakan itu dinilai semakin menyengsarakan para buruh yang bekerja di banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Koalisi Buruh Sawit memandang kebijakan larangan ekspor migor dan bahan baku migor berpotensi memberi dampak buruk bagi buruh perkebunan sawit," kata Zidane, Koordinator Koalisi Buruh Sawit dalam keterangan resmi yang diterima elaeis.co, Selasa (11/5/2022).

Sebagai informasi, Koalisi Buruh Sawit terdiri dari NGO sawit sejumlah organisasi buruh perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah.

Mereka yakni Sawit Watch, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo).

Lalu, Serikat Pekerja Sawit Indonesia (SEPASI), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSB), dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri  (FSPM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kata dia, perusahaan perkebunan sawit diperkirakan bakal menjadikan kebijakan Presiden Jokowi tersebut sebagai penyebab menurunnya kondisi keuangan perusahaan.

Atau, kata Zidane, perusahaan juga diprediksi bakal menjadikan kebijakan itu membuat operasional perusahaan terganggu.

Situasi ini juga diprediksi bakal membuat perusahaan sawit punya kesempatan untuk mengurangi jaminan pemenuhan hak-hak buruh terkait upah, hari kerja, dan perlindungan kesehatan.

Pihak koalisi merasa heran dengan sikap pemerintah yang merespon kenaikan harga migor dengan cara menetapkan kebijakan larangan ekspor tersebut dengan alasan untuk memastikan ketersediaan pasokan migor bagi masyarakat.

Mereka mengingatkan pemerintah kalau persoalan kenaikan harga migor juga berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lainnya.

Dan hal itu, kata Zidane, sangat membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dan pemerintah tidak dapat mengatasi semua dampak itu," kata Zidane.

Apalagi, kata dia, Koalisi Buruh Sawit melihat harga barang yang sangat melonjak tidak sebanding dengan kenaikan upah buruh di sektor sawit.

Mereka sangat yakin situasi ini menjadi beban tambahan bagi buruh perkebunan sawit. Koalisi memandang pemerintah tidak punya desain

besar untuk bisa menjamin harga kebutuhan pokok, termasuk migor, agar tidak melonjak tinggi.

Ia lalu menyindir upaya pemerintah yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET), dan tak lama kemudian migor malah langka di pasar.

Tetapi saat HET untuk migor kemasan dicabut, pasar malah dibanjir beragam puluhan migor kemasan dengan berbagai merek.

Karena itu, kata Zidane, sebagai negara dengan luas perkebunan sawit terbesar dan produsen utama minyak sawit, stok migor yang langka dan mahal menimbulkan tanda tanya yang besar.

"Koalisi Buruh Sawit menyatakan negara seharusnya memiliki kedaulatan dalam mengelola industri sawit," tegas Zidane.