Jakarta, elaeis.co - Ternyata isu perkebunan sawit dikembangkan di Pulau Jawa mencuat dinilai karena memiliki atau mengandung unsur kebaruan atau novelty  dan kemenarikan dari masyarakat setempat.

Hal itu diungkapkan oleh Arief Rahman SSi MSi dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Sawit Watch, kemarin.

Ia mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi dan peluncuran buku berjudul "Gula-gula Sawit di Pulau Jawa (Harapan Manis Berbuah Tangis?)", yang ditaja oleh Sawit Watch, Kamis (16/5/2024).

Baca Juga: Perkebunan Sawit di Pulau Jawa Justru Sangat Memungkinkan, Asal...

Buku itu sendiri merupakan hasil inisiasi  Sawit Watch dan didasari sebuah kegelisahan, apakah pengembangan sawit di Pulau Jawa merupakan sebuah urgensi atau latah semata?

Sawit Watch sendiri merupakan salah satu organisasi nonpemerintah atau non government organization (ornop/NGO) berskala nasional yang memiliki fokus pengawasan pada kebijakan dan industri perkebunan sawit di Indonesia.

Dalam keterangan resmi yang diterima elaeis.co, Sabtu (18/5/2024), Arief Rahman memaparkan bahwa isu pengembangan sawit di Pulau Jawa mengandung kebaruan atau novelty  dan kemenarikan. 

Menurutnya, hal ini wajar muncul karena secara proporsi luas perkebunan sawit di pulau Jawa masih kecil, hanya 0,21 persen ,sehingga banyak orang yang tidak tahu. 

“Sawit jauh dari tema (sektor pangan - red). Bahkan jika ada sektor pertanian yang masuk adalah sektor pertanian pangan," kata Arief Rahman. 

Baca Juga: Ini Hasil Kajian Sawit Watch Terkait Isu Pengembangan Perkebunan Sawit di Pulau Jawa

Kata dia, Pulau Jawa tidak diarahkan untuk mengembangkan sawit sehingga petani sawit tidak mendapatkan dukungan dari Pemerintah. 

"Baik dukungan secara kebijakan dan potensi, serta luas areal sawit bukan komoditas unggulan di pulau Jawa,” tutur Arief lebih lanjut.

Terkait pangan, Tejo Wahyu Jatmiko dari Perkumpulan Indonesia Berseru menyatakan, meskipun banyak yang mengeluhkan, tetapi ketahanan pangan dinyatakan sebagai harga mati.

Namun nyatanya, kata dia, krisis pangan belum ditangani secara serius oleh Pemerintah .

“Ketahanan pangan belum dilihat secara serius oleh Pemerintah. Pangan sedang tidak baik-baik saja. Lahan menyempit, jumlah mulut meningkat, produktivitas meningkat tipis," kata dia.

Baca Juga: Isu Pengembangan Sawit di Pulau Jawa Kembali Mencuat, Begini Reaksi yang Muncul

"Kita ini selalu berbicara ketahanan pangan tapi bertumpu dengan impor. Kita bergantung dengan sistem pangan global, padahal sistem pangan ini yang juga menyebabkan dunia mengalami kelaparan dan ketergantungan,” ujar Tejo kembali.

Ia menyarankan agar dilakukan transformasi pangan. Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga stabilitas pangan dengan menjaga pola konsumsi.