Pekanbaru, elaeis.co – Integrasi usaha ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit jadi sorotan utama di The 3rd Integrated Cattle and Oil Palm (ICOP) Conference 2026. 

Pemerintah menilai strategi ini kunci menekan defisit daging nasional yang hingga kini masih mencapai sekitar 52 persen.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. drh. Agung Suganda, melalui sambutan yang dibacakan Direktur Pakan, Dr. Tri Melasari, menekankan relevansi sistem integrasi sapi-sawit untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. 

“Integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit merupakan pendekatan yang strategis dalam menjawab tantangan pembangunan peternakan nasional,” katanya.

Data pemerintah mencatat populasi sapi pedaging Indonesia pada 2024 mencapai 11,74 juta ekor, namun produksi daging baru mampu memenuhi 48 persen kebutuhan nasional atau sekitar 0,37 juta ton. 

Artinya, defisit daging masih sekitar 0,4 juta ton per tahun. Pemerintah menargetkan penambahan satu juta indukan sapi pedaging hingga 2029 sebagai bagian dari peta jalan percepatan penyediaan daging dan susu dalam negeri.

Agung menjelaskan, penambahan populasi ternak harus didukung penyediaan pakan, lahan, dan sistem usaha efisien. Di sinilah integrasi sawit-sapi memainkan peran penting. 

Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 16,83 juta hektare, dengan 12,96 juta hektare di antaranya berada pada kondisi produktif. Jika setengahnya dimanfaatkan untuk penggembalaan, lahan ini berpotensi menampung hingga 1,6 juta ekor sapi.

Selain menyediakan ruang penggembalaan, integrasi ini membuka peluang pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan alternatif. Pelepah sawit, bungkil inti sawit, dan limbah padat lainnya dapat diolah menjadi pakan ternak, sehingga menekan biaya produksi yang selama ini menjadi kendala peternak. 

Keberadaan ternak juga memberi manfaat ekologis, seperti pengendalian gulma alami dan peningkatan kesuburan tanah melalui siklus nutrisi dari kotoran sapi.

“Pola ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara sektor perkebunan dan peternakan,” kata Agung. 

Integrasi sawit-sapi tidak hanya meningkatkan produksi daging, tetapi juga mendorong efisiensi usaha, pengurangan limbah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan.

Sebagai langkah konkret, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengusulkan kebijakan lintas sektor, termasuk penerapan domestic market obligation untuk bungkil inti sawit agar ketersediaan pakan ternak dalam negeri lebih terjamin. 

Selain itu, pemerintah mendorong perusahaan swasta pemilik pabrik kelapa sawit menjalin kemitraan dengan pelaku usaha peternakan untuk memaksimalkan pemanfaatan limbah dan mengembangkan sistem integrasi di wilayah operasional perusahaan.

Pemerintah juga mengeluarkan surat edaran untuk mendorong pengembangan kebun masyarakat dengan pola integrasi sawit-sapi. Agung menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan, karena tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja.

Konferensi ICOP 2026 menjadi ajang pertemuan akademisi, pelaku industri, dan pemerintah untuk membahas sistem integrasi sapi-sawit secara komprehensif. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan serta model implementasi yang dapat diterapkan di berbagai daerah, khususnya sentra perkebunan sawit seperti Riau.

Agung menilai, di tengah tantangan global terhadap sektor pangan, inovasi berbasis integrasi sawit-sapi menjadi solusi paling realistis. Tekanan terhadap ketersediaan lahan dan tingginya biaya produksi membuat pendekatan konvensional semakin sulit dipertahankan. 

“Integrasi ini bukan hanya solusi teknis, tetapi bagian dari transformasi sistem pertanian menuju model yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah berharap hasil konferensi tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. Koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program percepatan penyediaan daging dan susu nasional berjalan efektif. 

“Semoga berbagai ikhtiar yang kita lakukan bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan nasional,” kata Agung.