Kukar, elaeis.co - Pemerintah setakat ini berencana akan menaikan pungutan ekspor hingga menyentuh angka 80 persen. Hal ini dilakukan usai menghapuskan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang beberapa waktu lalu telah di berlakukan.

Untuk diketahui dari data yang dirangkum elaeis.co, pungutan ekspor tersebut yakni Bea Keluar (BK) saat ini sebesar US$200/ton. Kemudian pungutan ekspor untuk BPDPKS sebesar US$175/ton sehingga total US$365/ton.

Sementara kenaikan pungutan pemerintah yang akan diberlakukan pertanggal 22 Maret 2022 yakni sebesar US$ 300/ton. Jadi total pungutan ekspor dan BK menjadi US$675/ton.

Ketua DPD Apkasindo Kutai Kartanegara (Kukar), Daru Widiyatmoko justru merasa khawatir dengan kenaikan pungutan tersebut. Ia khawatir akan berdampak pada harga TBS.

"Maksudnya sih bagus, pemerintah ingin perusahaan menjual CPOnya cenderung lebih banyak ke dalam negeri, namun perusahaan pasti juga akan memikirkan untuk tetap mendapatkan untung yang lebih banyak. Sehingga pasti dia akan tetap mengekspor CPO tapi menurunkan harga beli TBS kepada petani," terangnya kepada elaeis.co, Sabtu (19/3/2022).

Sehingga lanjut Daru petani akan menjadi korban kembali. Terlebih petani swadaya.

Saat ini saja kata Daru, harga CPO sudah mulai mengalami penurunan. Sementara harga CPO dunia adalah patokan harga kelapa sawit di Indonesia. Tentu akibat hal ini harga TBS akan mengalami penurunan harga pada penetapan yang akan datang.

"Sekarang saja harga TBS sudah mulai turun. Dari Rp100 /kg sampai Rp400/kg," bebernya.

Menurutnya kenaikan pungutan itu tidak perlu dilakukan. Tetap sama seperti sebelumnya. Ini menurutnya berkaitan dengan harga minyak goreng, sehingga akan lebih bagus jika pemerintah menerapkan harga minyak goreng sesuai harga pasar dan minyak curah dibatasi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

"Dengan cara itu justru akan menolong petani kelapa sawit khususnya kelas bawah," tandasnya.