Bengkulu, elaeis.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendesak pemerintah untuk meninjau ulang terkait berbagai kebijakan pungutan yang memberatkan eksportir Crude Palm Oil (CPO).

Pasalnya, pungutan tersebut menyebabkan harga CPO dan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok.

Ketua GAPKI Cabang Bengkulu, John Irwansyah Siregar mengatakan, dampak dari kebijakan pungutan ekspor yang tinggi membuat eksportir tidak mendapat margin yang menarik yang mengakibatkan banyak eksportir rugi.

"Jadi perlu dikalkulasikan ulang kebijakan tersebut, agar ekspor CPO kembali bergairah, sehingga menguntungkan buat rakyat dan negara," kata John, Rabu (29/6).

Ia mengatakan, penurunan harga CPO Indonesia memicu harga TBS turun tajam hingga Rp 1.000/kg. Bahkan saat ini ada petani di Bengkulu yang merasakan harga TBS hanya Rp500/kg.

Belum lagi, banyaknya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tutup dan tidak lagi menerima TBS dari kebun rakyat, akibat dari kebijakan ekspor CPO itu.

"Informasi yang saya terima, sudah ada sekitar puluhan PKS yang sudah tidak terima TBS rakyat, jadi ini perlu perhatian khusus dari pemerintah," ujar John.

Ia mengaku, belum bergairahnya ekspor CPO di daerah disebabkan tingginya pungutan-pungutan mulai dari pungutan ekspor (BPDPKS) sebesar US$ 200 ton, ditambah lagi pajak ekspor US$ 288/ton dan flush out US$ 200/ton. Sehingga total pajak pungutan US$ 688/ton atau setara 55% dari harga CPO global.

"Dampak tingginya pungutan ini, ekspor CPO kita tidak feasible dan akibatnya ekspor tidak lancar," kata dia.

Oleh karena itu, John meminta, pemerintah agar mengajak stakeholder untuk duduk bersama mencari win-win solution-nya. Ia menyarankan, agar pungutan-pungutan dan pajak ekspor ini harus dihitung ulang, dengan besaran yang pantas dan tidak berdampak pada siapapun.

"Kami berharap ekspor kembali bergairah dan bangkit, harga CPO kembali terdongkrak menjadi Rp 18.000/Kg. Kalau sudah segitu, maka harga TBS bisa diatas Rp 3.000/kg, dan pun petani makin sejahtera," pungkasnya.