Bengkulu, elaeis.co - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring meminta agar dana bagi hasil (DBH) sawit yang didapat daerah itu tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur. Total dana itu yang didapat Bengkulu sebesar Rp106 miliar.

"Mestinya, dana itu juga memberikan manfaat langsung bagi petani sawit yang merupakan tulang punggung sektor itu. Misalnya, dana itu bisa digunakan untuk membeli bibit sawit unggul dan diberikan ke petani. Hal itu akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di Bengkulu," kata Usin, kemarin.

Baca Juga: Batu Bara Kalah, Permintaan Cangkang Sawit Bengkulu Kian Mengkilap

Penggunaan DBH sawit untuk pembangunan jalan dan jembatan ini telah menciptakan ketegangan di antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Bahkan, legislatif mempertanyakan apakah kebijakan itu benar-benar memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat atau hanya jangka pendek.

"Kami mempertanyakan seberapa urgent-nya penggunaan DBH sawit untuk pembangunan jalan dan jembatan, padahal bisa saja hal itu tidak begitu dibutuhkan oleh petani sawit," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan penggunaan DBH sawit untuk infrastruktur tidak menyalahi aturan. Bahkan menurutnya hal itu bisa memberikan manfaat kepada semua masyarakat.

Baca Juga: UNIB Bantu Petani Sawit Bikin MOL, Apa Itu?

"Pembangunan jalan dan jembatan adalah langkah kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat kepada semua warga Bengkulu," kata Rohidin.

Meski Gubernur Rohidin menyampaikan hal tersebut, banyak pihak, termasuk organisasi petani kelapa sawit, mengamini pandangan anggota DPRD Bengkulu tadi dan mendesak agar DBH sawit lebih fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memacu pertumbuhan sektor sawit yang lebih berkelanjutan.

Saat ini, perselisihan pandangan terus berlanjut di Provinsi Bengkulu, sementara masyarakat dan petani kelapa sawit menunggu hasil dari perdebatan yang tengah berlangsung di tingkat legislatif dan eksekutif daerah.