Jakarta, elaeis.co - Kekhawatiran turut menyelimuti perihal realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk berada darah sentra kelapa sawit. Malah di Riau DBH berpotensi mencapai triliunan rupiah.

Sekretaris Jendral, Serikat petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto saat berbincang sesama elaeis.co mengatakan, dirinya khawatir realisasi DBH itu akan menjadi dampak buruk. Khususnya bagi kabupaten atau daerah yang belum memiliki perkebunan kelapa sawit.

Ia takut, pemerintah daerah justru obral izin untuk pembangunan kebun kelapa sawit tersebut. Artinya mempermudah perusahaan untuk berbudi daya kelapa sawit. Sebab melihat potensi besarnya DBH tadi.

"Ini bahaya kalau tidak dikontrol. Dampak buat petani adalah, kalau ekspansi karena ada cuan, perkebunan ini tidak terawasi jadinya akan oversupply. Oversuplly bahaya buat petani tentunya," bebenya, Jumat (9/12).

Sementara menurut Darto, DBH itu juga perlu diatur penggunaannya untuk perbaikan tata kelola berkelanjutan. Sehingga ia berharap tidak dijadikan sebagai dana proyek oleh kontraktor di daerah sebagaimana dana daerah.

"Untuk itu dana tersebut harus bisa di akses oleh koperasi," terangnya.

Malah, koperasi pun harus jelas dan di evakuasi terlebih dahulu. Terutama terkait keanggotaannya, petani kecil atau ada batasan kepemilikan lahannya. Misalnya hanya petani kurang dari 5 hektar saja yang bisa akses dan mau punya rencana keberlanjutan.

"Jadi memang harus dikontrol dengan baik. Semoga DBH menjadi dampak positif bagi petani kelapa sawit kita," tandasnya.