Aceh, elaeis.co - Apkasindo Aceh mengaku tidak mengetahui secara rinci soal produksi maupun produktivitas kebun kelapa sawit di provinsi berjuluk Serambi Mekkah tersebut. Untuk itu pihaknya mendorong, upaya untuk pengumpulan data produksi dan produktifitas dari seluruh PKS yang beroperasi di Aceh.

"Sejauh ini kita tidak mengetahui pasti data soal produksi dan produktifitas kebun kelapa sawit di Aceh. Jika dinas menerima laporan pembelian TBS oleh semua PKS yang ada di Aceh baru kita tahu berapa produksi TBS," ujar Wakil Sekretaris DPP Bidang organisasi, Keanggotaan, hukum dan Advokasi, Fadhli Ali saat berbincang bersama elaeis.co, Sabtu (31/5).

Fadhli tidak menampik bahwa pihaknya sempat mendengar bahwa produktivitas sawit Aceh tahun tahun lalu turun jadi 2,7%.  Penurunan ini diduga pengaruh perubahan iklim atau faktor agroklimak.

Menurutnya, sangat penting bagi semua PKS menyampaikan data pembelian TBS mereka ke disbun provinsi. Supaya pemerintah juga bisa tahu produksi, produktivitas, perkembangan rendemen dan lain hal terkait kelapa sawit.

"Jika data tidak ada, atau data lemah bagaimana semua itu diketahui. Bagaimana dilakukan analisis dan digagas solusi terhadap masalah yang ada," tegasnya.

Baca juga : Apkasindo Dukung SE Gubernur Aceh Terkuat Pengawasan Penetapan Harga

Sepengetahuan Fadhli, sudah ada regulasi yang mengatur pendataan produksi tersebut. Misalnya ada pada Permentan nomor 13 tahun 2024 dan Pergub nomor 21 tahun 2022.

"Pemerintah kita baik nasional maupun di Aceh rajin membuat aturan, tapi tidak berselera untuk menegakkan dan menjalankan aturan," tuturnya.

Malah Ia menilai aturan yang banyak memang sengaja diciptakan. Ini agar ada rambu-rambu dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Namun belakangan ia justru menduga semakin banyak aturan akan semakin banyak pelanggaran. Semakin banyak pelanggaran maka semakin besar pula peluang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan.

"Seperti kata pak Prabowo untuk distribusi pupuk ada 13 Menteri yang harus tandatangan, ada 23 Gubernur dan ada sekitar 500 bupati/walikota. Alhamdulillah selama masa sekarang dengan terobosan itu semua jadi lebih mudah dan ringkas. Semua itu terjadi akibat banyaknya aturan, puluhan aturan soal pupuk subsidi. Tapi fakta di lapangan banyak juga pupuk subsidi yang disalahgunakan," ungkapnya.

Untuk itu Fadhli menyarankan, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu benar-benar kuat dan berwibawa di depan koorporasi. "Dan untuk membantu memang petani sawit perlu lapor pak presiden," tandasnya.