Jakarta, elaeis.co - Sepanjang tahun 2018 sampai 2024, Ombudsman RI menerima setidaknya 239 pengaduan dari masyarakat terkait isu perkelapasawitan.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, di Jakarta Selatan (Jaksel), seperti keterangan resmi yang diperoleh elaeis.co, Selasa (28/5/2024).

Yeka mengungkapkannya saat berbicara dalam Diskusi Publik Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit di Kantor Ombudsman RI, Senin (27/5/2024).

Kata dia, adapun tiga substansi aduan masyarakat tertinggi pada isu perkelapasawitan adalah substansi agraria atau pertanahan dan tata ruang sebanyak 69 aduan.

Kemudian, ujarnya, substansi perkebunan, pertanian dan pangan sebanyak 36 aduan, dan substansi penegakan hukum sebanyak 24 aduan.

Tahun ini, ujar Yeka, Ombudsman akan melakukan kajian peninjauan ulang secara sistemik atau systemic review mengenai pencegahan maladministrasi pada layanan tata kelola industri kelapa sawit. 

"Pencegahan maladministrasi ini sebenarnya cara paling soft untuk perbaikan pelayanan publik karena bentuknya saran," kata dia. 

Tapi pihaknya bisa mengeluarkan produk yang sifatnya memaksa, sehingga untuk permasalahan yang paling urgen.

Baca Juga: Terjadi Tumpang Tindih Regulasi Sawit, Ombudsman RI Lakukan Ini

'Misalnya,  perlu pencabutan suatu regulasi, ada hal yang bisa dilakukan Ombudsman," kata Yeka.

"Ombudsman bisa memberikan tindakan korektif dan rekomendasi yang sifatnya lebih mengikat," ucap Yeka lebih lanjut.

Sebagai informasi, diskusi publik ini menghadirkan beberapa narasumber yakni, Ketua Pusat Riset Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Budi Mulyanto, Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung.

Lalu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Ernest Gunawan.  

Diskusi ini juga menampilkan sejumlah  penanggap di antaranya Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika.