Bengkulu, elaeis.co - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Bengkulu sulit mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan banyak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Bengkulu tidak memiliki kebun sendiri. Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 98 Tahun 2013, PKS harus memiliki kebun minimal 20 persen dari kapasitas yang dibutuhkan, sisanya dapat bermitra dengan kebun masyarakat.

Baca Juga : Fluktuasi Harga TBS Kelapa Sawit Berdampak Pada Penerimaan Pajak, Kok Bisa!

Sekretaris Apkasindo Provinsi Bengkulu, John Simamora menyatakan, banyak PKS di Bengkulu tidak mematuhi Permentan No 98 Tahun 2013. Padahal dalam aturan tersebut PKS wajib memiliki kebun sendiri dan bermitra dengan petani. Namun kenyataannya, hal itu belum terealisasi hingga saat ini.
"Banyak PKS di sini yang tidak memiliki kebun dan tidak bermitra dengan petani. Seharusnya, mereka sudah bermitra dengan masyarakat petani sesuai regulasi, namun kenyataannya hanya di atas kertas," ujar John kepada Elaeis.co, Jumat 2 Februari 2024.

Baca Juga : PKS Non Kebun di Bengkulu Wajib Bangun Kebun Masyarakat

Menurut John, dari 31 PKS di Provinsi Bengkulu, hanya PT Agro Muko Bengkulu dan PT Daria Dharma Pratama yang memiliki kebun sendiri. Selebihnya masih mengambil buah kelapa sawit milik petani karena tidak memiliki kebun. "Kehadiran PKS tanpa kebun berpotensi menurunkan harga pembelian TBS dan merugikan petani yang menjadi pemasok bahan baku," kata John.

Merespon hal tersebut, Apkasindo Provinsi Bengkulu mendorong Gubernur Bengkulu, Prof Dr H Rohidin Mersyah untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan Permentan tersebut. Mereka menekankan perlunya memastikan bahwa setiap PKS wajib memenuhi 20 persen bahan baku dari kebun sendiri, sesuai dengan regulasi yang ada.
"Kami minta kepada Gubernur Bengkulu melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu agar menertibkan PKS yang tidak memiliki kebun dan bermitra dengan petani sawit," tutur John.

Menurut John, sistem yang tidak teratur ini menimbulkan ketidakjelasan posisi PKS di Bengkulu. Tanpa kebun dan tanpa bermitra dengan petani, PKS terlihat hanya menyalahkan petani tanpa memberikan kontribusi nyata pada pasokan bahan baku.
"Petani berharap tindakan tegas diambil untuk memperbaiki tata kelola harga TBS dan menjaga keadilan harga bagi para petani," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, M Rizon SHut MSi mengatakan, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan PKS di Bengkulu agar membangun kebun dan bermitra dengan petani sawit. Namun hingga saat ini peringatan tersebut belum juga diindahkan.

"Kami akan melakukan koordinasi, dalam waktu dekat akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini, kalau memang PKS tetap tidak patuh pada aturan maka akan kita beri tindakan tegas, karena ini demi kebaikan seluruh petani sawit di Bengkulu," pungkasnya.