Jakarta, elaeis.co - Pemerintah berencana akan melakukan audit terhadap perusahaan dan pabrik kelapa sawit (PKS). Audit ini dilakukan guna melihat permasalahan kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menanggapi rencana pemerintah, Ketua Umum ASPEKPIR Indonesia, Setiyiono mengatakan audit ini tidak akan mempengaruhi operasional perusahaan kelapa sawit. Malah justru berpengaruh baik terhadap petani dan keterjaminan harga TBS.

"Ya, seharusnya tidak terganggu, karena lebih mengarah pada administrasi. Seperti data pengolahan, jumlah hasil pengolahan dan sebagainya," kata Setiyono kepada elaeis.co, Jumat (27/5).

Ini kata Setiyono masih berkaitan dengan masalah minyak goreng. Dimana beberapa waktu lalu terjadi kelangkaan sementara Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

Bukan hanya itu, audit ini juga masih dalam rangka mensukseskan pencabutan larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng beberapa waktu lalu.

Dimana diharapkan audit ini dapat menjawab permasalahan minya goreng yang hingga saat ini masih mejadi momok di lini masyarakat.

"Pencabutan larangan itu hingga saat ini memang belum menimbulkan dampak yang signifikan. Sebab memang membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi yang sempat kacau sejak ditutupnya keran ekspor lalu," paparnya.

Seperti kontrak perusahaan yang berantakan. Bahkan susunan rencana juga kacau. Sehingga tidak serta merta semua telah siap saat keran ekspor dibuka.

"Tapi tangki timbun sudah mulai dikuras, penerimaan TBS juga sudah mulai berjalan dan harga sedikit demi sedikit bergerak," tutupnya.