Jakarta, elaeis.co - Perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang 41% dikelola oleh petani kecil, memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Ironisnya, masih banyak petani yang hidupnya belum sejahtera.

Sekjend Apkasindo Perjuangan Sulaiman H Andi Loeloe mengatakan, kebanyakan dari petani sawit kecil tidak memiliki akses terhadap industri pengolahan kelapa sawit. Fenomena ini menyebabkan petani hanya menjadi pemasok bahan baku tanpa memiliki posisi tawar yang kuat di pasar.

"Petani kelapa sawit di Indonesia rata-rata hanya memiliki kebun seluas 2 hektar/kepala keluarga (KK). Kondisi ini membuat mereka kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing, terutama dalam menghadapi perusahaan besar yang memiliki akses ke lahan luas dan fasilitas pengolahan," katanya kepada elaeis.co, Rabu (1/1).

Menurutnya, meningkatkan produktivitas dan memberikan dukungan hilirisasi adalah langkah kunci yang seharusnya menjadi fokus pemerintah.

"Dua hari lalu Presiden Prabowo melontarkan wacana perluasan perkebunan sawit. Tidak hanya itu yang diperlukan sebenarnya, pemerintah dapat memperkenalkan konsep "Petik, Olah, Jual" yang memberi petani kesempatan untuk tidak hanya menjual hasil panen, tetapi juga untuk terlibat langsung dalam pengolahan dan pemasaran produk. Sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani kecil," tukasnya.

Untuk mengangkat kesejahteraan petani kelapa sawit, menurutnya, hilirisasi juga perlu digenjot. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memberikan bantuan pada koperasi pekebun untuk memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri. "Dengan memiliki PKS, petani dapat memproses hasil panen mereka sendiri, memperoleh harga yang lebih baik, dan memperkuat posisi tawar mereka," tuturnya.

Bantuan yang dia maksud meliputi bantuan sarana dan prasarana, termasuk pembiayaan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan peningkatan kapasitas produksi. "Infrastruktur yang baik, mulai dari transportasi hingga fasilitas pengolahan, akan membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan petani pada perusahaan besar," sebutnya.

Selain itu, menurutnya, perlu ada kebijakan untuk memastikan bahwa pengembangan perkebunan sawit berpihak pada petani rakyat. Jika pemerintah terus memberikan lahan kepada perusahaan besar, maka masyarakat khususnya petani kecil akan semakin kesulitan mencari sumber kehidupan.

"Luas lahan terbatas, sedangkan populasi manusia terus berkembang dan kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Makanya, untuk memastikan keberlanjutan kehidupan petani dan ketahanan pangan, pengembangan perkebunan rakyat harus menjadi prioritas," tegasnya.

Ke depan, kata Sulaiman, para petani kelapa sawit berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada perkebunan rakyat dengan memfokuskan pada peningkatan produktivitas, pemberian akses hilirisasi, serta dukungan regulasi dan infrastruktur yang maksimal. Dengan kebijakan yang tepat, pengelolaan lahan perkebunan akan lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat luas.

"Masa depan perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus lebih berpihak pada rakyat, bukan hanya memperbesar lahan perkebunan yang dikuasai perusahaan besar. Berilah kesempatan bagi petani untuk berpartisipasi dalam seluruh rantai nilai industri kelapa sawit. Dukungan nyata dari pemerintah dalam bentuk kebijakan dan infrastruktur adalah kunci untuk mewujudkan tujuan ini, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani serta ketahanan ekonomi negara," pungkasnya.