Pekanbaru, elaeis.co - Beberapa waktu lalu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) akan lebih maksimal jika dikelola langsung oleh Kementan. Ini diutarakan Syahrul menanggapi desakan Komisi IV DPR RI terkait kebijakan PSR kala itu.

Menurut Setiyono seharusnya pengelolaan memang dilakukan oleh Kementan. Sebab kewenangannya lebih luas.

"Sebetulnya seharusnya seperti itu. Sebab sumber duit dari petani kalau yang mengatur lain kan susah," kata Ketua Umum Aspekpir Indonesia saat berbincang bersama elaeis.co, Senin (18/4/2022).

Lanjutnya, jika pengelolaan PSR yang saat ini menjadi tanggung jawab BPDPKS itu diatur oleh Kementan maka akan lebih leluasa dalam alokasi anggarannya. Sebab berasal dari petani kelapa sawit, maka menurut Setiyono seharusnya kembali lagi ke perkebunan kelapa sawit.

"PSR saat ini alokasi anggarannya kecil. Malah jauh di bawah alokasi untuk biodiesel yang notabenenya adalah para pengusaha. Kalau mengarah ke Kementan kami selaku petani setujulah," tegasnya.

"Kan istilahnya yang mengatur bapaknya sendiri. Kalau kementrian Keuangan kan bukan bapak kita. Hanya mau mungut tidak mau mengeluarkan," ujarnya.