Pekanbaru, elaeis.co - Menurut ASPEKPIR Indonesia, program peremajaan sawit rakyat (PSR) belum terlalu terdampak dengan larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng yang kini justru menjadi momok menakutkan bagi para petani. 

Bagaimana tidak, akibat kebijakan pemerintah itu, harga tandan buah segar (TBS) petani kelapa sawit, terutama swadaya anjlok di hampir seluruh wilayah sentra kelapa sawit di Indonesia.

"Kenapa tidak terlalu terdampak, sebab anggaran dana PSR masih ada cadangan di BPDPKS," ujar Setiyono, Ketum DPP Aspekpir kepada elaeis.co, Kamis (19/5).

Selain itu, pengajuan untuk ikut program PSR juga masih kurang diminati petani sebelumnya. Lantaran harga TBS sedang membumbung tinggi. Jadi, menurut Setiyono ini justru momen yang tepat untuk pengajuan itu. Sebab harga TBS sedang hancur-hancurnya.

"Tapi bisa jadi nanti petani justru menumbangi kebunnya sendiri. Karena saking jengkelnya dengan kebijakan pemerintah yang justru menyengsarakan para petani swadaya itu," paparnya.

Disisi lain, Setiyono mengatakan seharusnya pengelolaan memang dilakukan oleh Kementan. Sebab kewenangannya lebih luas.

"Seharusnya seperti itu. Sebab sumber duit dari petani kalau yang mengatur lain kan susah," terangnya.

Lanjutnya, jika pengelolaan PSR yang saat ini menjadi tanggung jawab BPDPKS itu diatur oleh Kementan maka akan lebih leluasa dalam alokasi anggarannya. Sebab berasal dari petani kelapa sawit, maka menurut Setiyono seharusnya kembali lagi ke perkebunan kelapa sawit.

"PSR saat ini alokasi anggarannya kecil. Malah jauh di bawah alokasi untuk biodiesel yang notabenenya adalah para pengusaha. Kalau mengarah ke Kementan kami selaku petani setuju lah," tegasnya.

"Kan istilahnya yang mengatur bapaknya sendiri. Kalau kementrian Keuangan kan bukan bapak kita. Hanya mau mungut tidak mau mengeluarkan," imbuhnya.