Jakarta, Elaeis.co - Kementrian Lingkungan hidup telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pencabutan izin konsesi dalam kawasan hutan. SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 yang diterbitkan pada 6 Januari 2022 kemarin.

Menanggapi langkah pemerintah yang diduga digunakan untuk menertibkan izin dalam kawasan hutan itu, Sekjen DPP Apkasindo Perjuangan Drs A Sulaiman H Andi Loeloe MM mendukung atas langkah tersebut 

Menurutnya, sudah sepantasnya pemerintah menertibkan perizinan di kawasan hutan. Terlebih terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang justru ditelantarkan tanpa dimanfaatkan oleh perusahaan.

"Kita tahu persis masyarakat atau petani banyak yang membutuhkan lahan untuk menyambung hidupnya. Tapi saat ini sangat sulit lagi mendapatkan lahan. Banyak yang diberi HGU tapi justru di terlantarkan. Naka dengan itu kami mendukung usaha pemerintah untuk mencabut Izin /HGU yang bermasalah," katanya saat berbincang dengan Elaeis.co, Sabtu (8/1/2022).

Ia berharap lahan yang diambil alih oleh pemerintah tadi kembali disalurkan ke masyarakat atau petani yang memang membutuhkan lahan untuk menyambung hidup. "Penduduk kita bertambah terus, sedangkan lahan hanya segitu-segitu saja. Sangat sulit untuk mendapatkan lahan," tuturnya.

Kuat dugaan Andi, izin lahan yang dicabut oleh pemerintah itu adalah lahan yang bermasalah. Misalnya seperti tidak dimanfaatkan dan hanya diambil kayunya saja setelah itu dibiarkan. Kemudian juga alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan perizinan.

Sementara ditanya bagaimana jika didalam kawasan hutan itu ada petani yang bergantung hidup? Andi menjelaskan ada mekanisme yang bisa menyelesaikannya. "Saya rasa bisa diselesaikan. Sebab ada mekanismenya," ujarnya.

Untuk diketahui dalam SK tersebut terdapat 192 izin perusahaan secara nasional yang dicabut. Dari jumlah itu luasan lahan mencapai 3.126.439,36 hektar.