https://www.elaeis.co

Berita / PSR /

12 Provinsi Diteliti, Terungkap Penyebab Lambannya Realisasi Program PSR

12 Provinsi Diteliti, Terungkap Penyebab Lambannya Realisasi Program PSR

Pihak Kementerian Pertanian melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengetahui kendala yabg menghambar program PSR. (Foto: ist)


Cibinong, elaeis.co - Program peremajaan sawit rakyat (PSR) telah dilaksanakan sejak 2017 lalu, ditandai dengan aksi penanaman perdana oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Namun seiring berjalannya waktu, terungkap kalau pelaksanaan program ini tidak pernah bisa maksimal direalisasikan di berbagai provinsi sentra perkebunan kelapa sawit.

Target seluas 120.000 hektar (Ha) kebun sawit rakyat yang harus diremajakan yang dibagikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) ke berbagai provinsi, ternyata tidak pernah tuntas dilakukan.

Melihat hal ini, pihak Kementerian Pertanian lalu melakukan penelitian selama 3 tahun di 12 provinsi sentra sawit guna mengetahui apa saja yang menghambat pelaksanaan program PSR.

Baca juga: Disbunnak Sumut Bakal Bicarakan Soal Program PSR, Simak Jadwal Lengkapnya

"Saya dan tim telah melakukan kajian selama 3 tahun di 12 provinsi yang terdiri dari 7 provinsi dari Sumatera, 3 provinsi dari Kalimantan, dan 2 provinsi dari Sulawesi," kata 
Adi Setiyanto.

Diketahui, seperti dikutip elaeis.co, Selasa (9/7/2024), bahwa pria ini adalah seorang Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada Kementerian Pertanian.

Penelitian tersebut ia ungkapkan saat menjadi narasumber dalam webinar "EstCrops_Corner #5: Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)" yang dilaksanakan belum lama ini.

Adi Setiyanto awalnya menjelaskan, rendahnya produktivitas sawit rakyat menjadi permasalahan serius untuk menjaga kelangsungan daya saing industri sawit nasional. 

Baca juga: Genjot Realisasi PSR, Petani Sawit Minta Tata Ruang Dibenahi

“Luas perkebunan sawit rakyat yang mencapai 6,94 juta ha dari 16,38 juta luas tutupan kelapa sawit nasional, sangat berpengaruh terhadap produktivitas nasional," kata dia. 

"Di samping itu, rendahnya produktivitas kelapa sawit rakyat juga disebabkan karena tanaman sudah tua atau rusak, penggunaan benih tidak bermutu, dan  pemeliharaan kebun yang kurang baik,” paparnya lagi

Adi menjelaskan bahwa walaupun  sudah dilakukan perubahan - perubahan dalam kebijakan dan persyaratan, namun masih belum mampu mendorong percepatan realisasi PSR.

Situasi ini, kata dia, membuat pemerintah merasa perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan percepatan realisasi tersebut.

Baca juga: Aspek-PIR Targetkan PSR 1.000 Hektar di Provinsi Jambi

Karena itulah mereka melakukan penelitian, dan hasilnya, diketahui bahwa secara garis besar ada empat aspek kendala, hambatan, dan permasalahan dalam pelaksanaan program PSR.

"Yaitu aspek regulasi, legalitas lahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek teknis. Sehingga diperlukan strategi dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut," ujarnya.

"Di antaranya melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) dan layanan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” ungkap Adi Setiyanto.

Krmudian, sambung Adi, tahap perencanaan meliputi pendataan kebun sawit yang bukan kawasan hutan atau lindung gambut, tidak tumpang tindih hak guna usaha (HGU), dan peningkatan sosialisasi perubahan regulasi. 

Baca juga: PTPN Grup Yakin Bisa Selesaikan PSR Jalur Kemitraan, Nama PPKS Disebut

"Adapun tahap pelaksanaan yang perlu dilakukan antara lain perlu peningkatan koordinasi dan sinkronisasi semua instansi dan lembaga yang menangani program PSR," ujarnya.

Kemudian, kata dia, perlu dilakukan tahap monev yang perlu dilakukan adalah perlu memonitor pelaksanaan peremajaan sawit di tingkat rakyat.

"Baik mulai dari perencanaan, pengajuan proposal, penggunaan anggaran, proses penanaman, pemeliharaan, dan produksi kelapa sawit hasil peremajaan," ujar Adi.

Selanjutnya perlu dilakukan perluasan dan peningkatan intensitas sosialisasi agar pemahaman petani atau kelompok tani (poktan), koperasi, dan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH) meningkat. 

Baca juga: PTPN Grup Tawarkan Tambahan Pendapatan untuk Peserta PSR Jalur Kemitraan

"Terakhir, yang dperlu dilakukan adalah tahap layanan BPDPKS yang meliputi peningkatan plafon anggaran PSR untuk setiap hektarnya dan maksimal 4 Ha," kata dia.

Pihaknya pun telah memikirkan untuk menambah pendanaan PSR melalui program tumpang sari yang dapat dilakukan.

Tetapi, ujarnya lagi, hal itu harus melihat keragaman kondisi agroekosistem dan sosial ekonomi petani sawit, karena hal tersebut menjadi penentu.

Belum lagi ide dukungan pembiayaan yang dapat dikembangkan untuk subsidi bunga pinjaman, atau memertimbangkan pendirian pusat layanan BPDPKS di daerah.

Baca juga: Ajukan PSR di Juni, Kemungkinan Cair Rp 60 Juta di Juli 2024. Ini Saran Aspek-PIR Indonesia

"Dengan demikian hal ini akan memudahkan seluruh proses pengajuan proposal hingga realisasi dan mengatasi kendala-kendala dan hambatan yang terjadi,” tegas Adi Setiyanto. 

Komentar Via Facebook :