# SANKSI
-
Kata Petani, Sistem Bisnis TBS Sudah Menjurus ke Kurang Ajar
Petani heran harga tandan buah segar (TBS) sawit pekan ini mengalami penurunan, padahal harga resmi -
Samade Riau Minta Larangan Ekspor Dicabut, PKS Ditindak
Petani sawit swadaya gelisah karena harga tandan buah segar (TBS) mengalami penurunan signifikan -
Dulu Sekali Sebulan, Kini Harga TBS Ditetapkan Saban Pekan
Mengantisipasi perkembangan harga harian yang semakin dinamis, diputuskan mengganti jadwal -
Pekebun Sawit Dalam Kawasan Hutan akan Didata
Dinas Perkebunan bakal memulai pendataan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan -
Harga Sawit di Sumsel Mulai Membaik
Menurut Yunus aksi penurunan harga sepihak dari PKS tadi merupakan upaya untuk mengambil keuntungan -
Sanksi Sosial Dinilai Lebih Mujarab Atasi Ninja Sawit
Pencuri buah kelapa sawit atau biasa disebut ninja makin marak di saat harga tandan buah segar -
Setelah Aktifitas Perusahaan Dihentikan, Sanksi Adat Menunggu
Setelah Aktifitas Perusahaan Dihentikan, Sanksi Adat -
TBS Masih Dibeli Murah, Petani Swadaya Mengeluh
Meski larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) sudah dicabut sejak 23 Mei 2022 lalu, banyak pabrik -
Harga Sawit Amblas Hingga Rp 700/Kg, PKS Bakal Kena Sanksi
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, -
Perusahaan Diingatkan Bayar THR Pekerja Sebelum H-7 Lebaran
Semua perusahan diingatkan memberi tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja paling lambat H-7 -
Ribuan Ha Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan akan Diselesaikan dengan Cara ini
Ribuan hektare (ha) perkebunan kelapa sawit milik petani swadaya berada dalam kawasan -
Kalau Harga TBS Tak Berubah, Petani Mau Lumpuhkan Jalinsum
Harga tandan buah segar (TBS) sawit belum normal. Petani makin uring-uringan karena merasa dikerjai -
Limbah PKS Diduga Cemari Sungai, Belum Pernah Kena Sanksi
Masyarakat mengeluhkan kondisi air Sungai yang menghitam diduga akibat tercemar limbah Pabrik -
Perusahaan ini Didenda Rp 10 M Gara-gara Kemitraan dengan 117 Plasma
Perusahaan terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pelaksanaan