# HGU
-
Ricuh, RDP Konflik Lahan PT Marketindo Selaras dan Warga Konsel Deadlock
Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk -
Jadi Sorotan Publik, Komisi II Evaluasi Masalah HGU, HGB, dan HPL di Riau
Tim Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (kunsfik) ke Pekanbaru, Riau, dalam -
Perusahaan Sawit Gusur Lahan dan Rumah Masyarakat di Konawe Selatan, Diadukan ke DPD RI
Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Marketindo Selaras (MS) kembali melakukan penggusuran lahan -
BPN Sumut Didesak Sita 221 HGU Tidak Aktif
Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) BPN Sumatera Utara (Sumut) mencatat 221 Hak Guna Usaha (HGU) -
33 Tahun Tak Pernah Setor PAD, Pengelolaan 2 BUMD Sawit Aceh di Timur Diserahkan ke Pihak Ketiga
Pj. Bupati Aceh Timur, Provinsi Aceh, Amrullah M Ridha, terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah -
Aturan Plasma Sawit 30 Persen, Anggota KPPU: Kebijakan Populis yang Tidak Rasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan aturan baru -
RSI Tolak SK Menhut No. 36/2025 Tentang Perusahaan Sawit di Kawasan Hutan, ini Alasannya
Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No. 36 tahun 2025 tentang Daftar Subjek Hukum -
Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat 2024 Jauh dari Target, Dirut BPDP: Sulit
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman mengikuti Rapat Dengar -
Dorong Produksi Jagung di HGU Sawit, Anak Usaha PT ANJ Luncurkan Kesatria Ketapang
Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS) meluncurkan -
Selesaikan Konflik dengan PT Foresta, Pj. Bupati Dan Kajari Belitung Temui Masyarakat Membalong
Pj. Bupati Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mikron Antariksa, bersama Kajari Belitung, -
Dukung Swasembada Jagung, Perusahaan Sawit ini Sediakan Lahan Hingga Pendamping Teknis
Dukung program nasional pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, PT Eka Dura Indonesia (EDI) -
Menaikkan Kewajiban Perusahaan Jadi 30% Dinilai Tak Menjamin Percepatan Realisasi Plasma
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merubah -
Kewajiban Plasma Bertambah Jadi 30%, SPKS: Menguntungkan tapi Membingungkan
Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, ikut mengomentari pernyataan -
Aspek-PIR Berharap Aturan Baru Perpanjangan HGU Dorong Realisasi Kebun Plasma
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)