# BEA KELUAR
-
Bea Cukai Parepare Layani Ekspor Cangkang Sawit dari Mamuju ke Jepang
Bea Cukai Parepare, Sulawesi Selatan, terus memaksimalkan layanan kepabeanan khususnya dalam -
Harga Referensi CPO Periode September 2023 Turun, Beberapa Faktor ini Jadi Penyebabnya
Harga Referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan -
Harga Referensi CPO Turun, Berikut Nilai Bea Keluar dan Pungutan Ekspor Terkini
Harga Referensi (HR) produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar -
Begini Data Terkini Capaian Hilirisasi Industri Kelapa Sawit di Indonesia
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus untuk menjalankan kebijakan hilirisasi sawit di dalam -
Bea Keluar di Bengkulu Tercatat Hanya Rp 5,7 milyar, dari Sini Asalnya
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bengkulu mencatat penerimaan negara dari bea keluar -
Harga Referensi Menguat, Bea Keluar CPO Periode 1-15 Agustus 2023 Ditetapkan USD 33/MT
Harga Referensi Menguat, Bea Keluar CPO Periode 1-15 Agustus 2023 Ditetapkan USD -
Harga CPO Tembus Rp 11.000/Kg, Kok Harga Sawit Belum Ngegas?
kenaikan itu kurang memuaskan karena belum menyentuh angka -
Harga Referensi CPO Melonjak, Bea Keluar Ditetapkan Segini
Harga Referensi (HR) produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar -
Sri Mulyani: DBH Sawit Dicairkan pada Semester II/2023
penyaluran DBH Sawit bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah dengan tetap -
Nilai Ekspor dan Penerimaan Cukai di Banten Naik Pesat, tapi Bea Keluar Melorot
peningkatan nilai ekspor merupakan hasil kerjasama semua -
Harga Referensi CPO Menguat 3,19 Persen, Kemarau Salah Satu Faktor Pemicunya
Nilai tersebut menguat USD 23,78 atau 3,29 persen dari periode 16–30 Juni -
Ketua DPRD Rohul: Alokasi DBH Sawit Tak Rasional dan Tak Adil
Ini sangat aneh, kenapa hanya 4% yang -
Berpotensi Dapat DBH Sawit Terbesar, Pemkab Rohul Masih Tunggu PP-nya Terbit
besaran dana DBH sawit saat ini masih dirumuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama DPR -
CPO Dipungut BK, Batu Bara dan Nikel Gratis, APKS: Pemerintah Tak Adil
Pemerintah pusat dinilai tak adil terhadap komoditas andalan