# ANGGARAN
-
BPDPKS Diminta Sediakan Dana Verifikasi Usulan Replanting
seluruh pemerintah kabupaten diminta agar melakukan verifikasi ke lapangan terkait penerima dana -
Sentra Sawit di Daerah Terpencil ini Butuh Jalan, Pemda Keliling Cari Bantuan
sampai saat ini kawasan itu masih masuk kategori daerah tertinggal, salah satunya karena masalah -
Perusahaan ini Wajibkan Pembeli Minyak Goreng Beli Tepung, Begini Jadinya
Perusahaan tersebut mewajibkan setiap pembeli minyak goreng curah membeli produk lain seperti -
PKS Ini Diduga Alirkan Limbah ke Sungai
Perusahaan tersebut diduga membuat parit untuk mengalirkan limbah cair sisa pengolahan sawit ke -
27 Produsen Minyak Goreng Disidangkan KPPU, Berikut Nama-namanya
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang majelis atas perkara nomor -
Rawan Penyelewengan, Penggunaan Dana PSR Terus Diawasi
Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) rawan -
Oalah, Satgas Sawit Belum Terbentuk Karena Alasan Klasik
Meski sangat ditunggu petani, wujud satgas itu belum pernah -
Rendahnya Alokasi Anggaran Kementan-KLHK-KKP Tuai Kritik
Komisi IV DPR RI mengkritik rendahnya alokasi anggaran untuk tiga mitra kerjanya, yakni Kementerian -
Alokasi Dana TKD Dikritik, Pagu DBH Dinilai Belum Proporsional
Pemerintah merencanakan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 811,7 triliun dalam RAPBN -
Lahan di Komplek Kantor Bupati ini Mau Dijadikan Kebun Sawit
Lahan di komplek kantor bupati akan digarap menjadi lahan produktif. Selain menghilangkan kesan -
KPAI: Siswi Dipaksa Berjilbab di Padang Pelanggaran HAM
KPAI: Siswi Dipaksa Berjilbab di Padang Pelanggaran -
Tanami Lahan Tanpa Izin, Perusahaan Sepakat Berbagi Hasil Panen
Konflik antara perusahaan perkebunan sawit PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia (WYKI) dengan pemegang -
Potensi Pungutan CPO Besar, Riau hanya Dapat Rp300 Miliar
Di samping itu, bila pungutan lebih besar dari Rp.300 miliar pertahunnya, maka anggaran yang -
Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Naik Ke Tahap Pemberkasan
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan status penegakan hukum atas kasus minyak