Pekanbaru, elaeis.co - Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, H Suher meminta kepada seluruh bupati dan walikota se-Riau untuk aktif mengawasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat pabrik (PKS).

Ini merupakan tindak lanjut dari ditandatangani MoU (Memorandum of Understanding) Jaga Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian (Jaga Zapin) pada Senin lalu.

Program Jaga Zapin merupakan salah satu inovasi Kejaksaan Tinggi Riau dalam mengawal stabilitas harga hasil pertanian, perkebunan dan industri secara komprehensif dan berkesinambungan.

"Harapan kita seluruh kabupaten juga bergerak bagaimana mengawasi harga TBS yang ada di PKS-PKS. Karena yang punya wilayah itu kan kabupaten, jadi peran aktif kabupaten itu lah yang harusnya diperkuat," ungkap Suher kepada elaeis.co, kemarin.

Dengan pengawasan yang lebih aktif, kata Suher, diharapkan para petani kelapa sawit, khususnya petani swadaya juga bisa mendapatkan harga yang berkeadilan.

"Seperti arahan dari Pak Kajati dan Pak Gubernur, mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh bupati dan walikota. Sehingga memang betul-betul petani swadaya mendapatkan harga yang berkeadilan," ujarnya.

"Jangan setelah MoU nanti bupati tidak memfollow up. Itu sama saja," tambahnya.

Menurut Suher, program Jaga Zapin ini telah sukses membuat harga TBS di Riau menjadi lebih baik. Pasalnya setiap laporan dari para perusahaan yang menjadi sumber data dalam penetapan harga TBS menjadi lebih tertib

"Mulai ikut sertanya Kejati di penetapan harga TBS, Alhamdulillah harga sawit menjadi lebih baik. Ini sangat nampak perkembangannya. Ini juga merupakan suatu terobosan yang luar biasa yang dibuat oleh Kajati Riau dan Gubernur Riau," ujarnya. 

Oleh sebab itu, lanjut Suher, program ini juga seharusnya bisa diterapkan di provinsi lain. "Mudah-mudahan ini menjadi contoh juga untuk provinsi lain," pungkasnya.