Depok, elaeis.co — Pentingnya penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem hilirisasi sawit menjadi benang merah dalam “Workshop Media Temu UMKM dan Promosi Sawit Baik 2026” yang diselenggarakan Majalah Hortus Archipelago di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis, 19 Februari 2026.

Dalam acara yang didukung  Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut, sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah, pengusaha, lembaga riset, dan think tank memaparkan peluang konkret agar UMKM tidak hanya menjadi pelaku ekonomi pinggiran, melainkan menjadi bagian strategis dari transformasi industri sawit nasional menuju produk bernilai tambah dan berkelanjutan.

Ada enam narasumber mumpuni di bidangnya yang dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama menampilkan Togu Rudianto Saragih, Ketua Bidang Budidaya Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian; R. Azis Hidayat. Ketua Bidang Perkebunan GAPKI; dan Helmi Muhansyah, Kepala Divisi Kerjsama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP.

Pada sesi kedua, tampil Widyati Riyandani, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Depok; Dimas Haryo Pamungkas, peneliti pada Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS); dan Neli Muna, peneliti pada Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC) IPB University, Bogor.

Para pembicara pada sesi kedua

Tampil pada kesempatan pertama, Ketua Bidang Budidaya Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Togu Rudianto Saragih, menegaskan bahwa forum seperti ini penting agar UKMK memahami sawit secara utuh, tidak terjebak pada persepsi negatif. “Kami mau mengajak bagaimana supaya sawit itu baik tidak hanya sekadar kata-kata, tapi memang benar Bapak Ibu rasakan bahwa sawit itu baik,” ujar Togu.

Ia menjelaskan, kelapa sawit merupakan komoditas strategis dengan luas sekitar 16,8 juta hektare, termasuk sekitar 2,8 juta hektare sawit rakyat. Artinya, ruang keterlibatan masyarakat, termasuk UKMK sangat besar dalam rantai nilai sawit.

Togu Saragih menjelaskan pula bahwa arah kebijakan kini bukan lagi perluasan lahan, melainkan peningkatan produktivitas. “Ke depan kita bukan ekstensifikasi, tapi intensifikasi. Produktivitas yang kita genjot.”

Dengan luas kebun sekitar 16,8 juta hektare dan potensi peremajaan 2,8 juta hektare melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pemerintah menargetkan peningkatan hasil tanpa membuka hutan baru.

Jelaslah PSR menjadi tulang punggung untuk menggenjot hasil tanpa membuka hutan baru. Namun, ia mengingatkan pentingnya pendampingan bagi pekebun kecil dan UMKM dalam menghadapi standar keberlanjutan seperti ISPO agar tidak menjadi beban.

Sementara itu, Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Azis Hidayat, menyebut kelapa sawit  menjadi penyumbang devisa negara sangat besar, mencapai Rp502 triliun hingga Oktober 2025. Ia mengingatkan bahwa sekitar 41–42 persen kebun sawit dikelola oleh rakyat, sehingga ruang bagi UMKM untuk masuk ke hilirisasi berbasis konsep 5F (food, farmasi & toiletries, feedstock, fuel, dan fiber) sangat terbuka lebar.

“Dari bangun tidur sampai tidur lagi, hidup kita bersentuhan dengan sawit. Produk sabun, kosmetik, pangan olahan, hingga serat dari limbah sawit bisa menjadi lahan usaha desa,” ujar Aziz.

Dari segi pendanaan, BPDP menjadi andalan bagi pengembangan UMKM berbasis sawit. Kepala Divisi Kerjasama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menjelaskan bahwa pihaknya menghimpun dana pungutan ekspor untuk berbagai program, termasuk riset dan promosi, yang mencakup pula UMKM.

Meski tidak memberikan pendanaan langsung secara teknis, BPDP berperan dalam membangun narasi positif sawit melalui kemitraan dengan UMKM. BPDP memfasilitasi workshop, katalog produk, hingga partisipasi pameran. 

“UMKM itu masuknya di kemitraan, di promosi. Target kami keterlibatan sekitar 1.000 UMKM melalui fasilitas workshop hingga pameran,” jelas Helmi. Untuk urusan permodalan, BPDP mengkolaborasikannya dengan pihak perbankan dan lembaga lainseperti LPDP.

Menjawab pertanyaan peserta workshop, yaitu seorang ibu dari kalangan pelaku UMKM, Helmi menjelaskan bahwa workshop yang disponsori BPDP tidak memungut biaya. “Bahkan kalau acara workshop itu mengharuskan menginap di hotel, kami bayari, kami beri uang saku,” ucap Helmi, disambut tepuk tangan para peserta workshop.

Peluang dari alat panen hingga ekonomi sirkular

Memasuki perspektif strategis, Dimas Haryo Pamungkas dari IPOSS menilai UMKM memiliki peran penting dalam ekosistem sawit, dari hulu hingga hilir. “UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Integrasi ke sektor strategis seperti sawit akan memperkuat daya ungkit ekonomi,” katanya.

Ia menjelaskan, peluang usaha muncul sejak tahap pembibitan, mulai dari penyediaan polybag, alat semai, hingga perlengkapan panen seperti egrek, sabit, dan alat pelindung diri. Di hilir, terdapat ratusan produk turunan, mulai dari minyak inti sawit, pakan ternak, pupuk kompos dari tandan kosong, hingga kerajinan lidi sawit yang telah menembus pasar ekspor.

“Dari hulu ke hilir, kami mencatat sedikitnya 224 jenis produk turunan sawit. Potensinya masih sangat luas,” ujarnya. Ia juga mencontohkan inovasi pemanfaatan nira sawit saat peremajaan tanaman, yang bisa menjadi peluang baru bagi UMKM sebagai pemanen dan pengolah.

Dimas menegaskan bahwa belum ada industri di Indonesia yang memiliki rantai pasok sepanjang kelapa sawit. Ia melihat peluang besar bagi UMKM di sektor hulu, misalnya produksi alat panen seperti egrek dan dodos. “Karena sawit itu 17 juta hektare, kebutuhan alat panen itu siklusnya cepat, rusak pasti beli lagi. UMKM bisa memproduksi ini, tidak harus impor,” tegas Dimas.

Ia juga menyoroti potensi ekonomi sirkular dari limbah sawit, seperti janjang kosong untuk kompos hingga batang sawit (oil palm trunk) yang diminati investor Jepang untuk diolah menjadi bahan bakar pesawat. "Kita jadikan UMKM sawit sebagai strategi hilirisasi nasional. Per hektare sawit harus multiusaha," tambahnya.

Dari sisi riset, peneliti pada SBRC IPB University, Neli Muna, memaparkan berbagai produk turunan yang bisa dikembangkan UMKM, mulai dari sabun cair, lotion, hingga hand sanitizer berbahan gliserol sawit. Ia bahkan akan mendemonstrasikan bahwa sabun bisa dibuat sendiri di rumah dengan campuran minyak sawit dan NaOH, yang dijadwalkan esok harinya di lab SBRC di Bogor.

Selain kosmetik, Neli menonjolkan potensi Minyak Makan Merah (M3) yang kaya akan karoten (500-700 ppm) untuk mencegah stunting. SBRC telah mengembangkan produk turunan M3 seperti salad dressing dan sambal agar lebih mudah diterima masyarakat.

Dari situ, ia mengatakan bahwa produk-produk tersebut sesungguhnya tidak sulit untuk dikembangkan pula oleh UMKM  Namun, diakuinya pula tantangan yang bakal dihadapi tidaklah ringan, mulai dari permodalan, kualitas produk hingga regulasi.

Di level daerah, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Depok, Widyati Riyandani, mengungkapkan tantangan dalam pemutakhiran data pelaku usaha untuk program pembinaan yang tepat sasaran. Ia mencatat ada potensi sekitar 6.000 UMKM dan IKM di Depok yang bisa diarahkan untuk naik kelas.

Widyati juga menyoroti pentingnya kepedulian terhadap isu keberlanjutan bagi UMKM yang ingin menembus pasar internasional, terutama generasi milenial dan Gen Z yang sangat peduli pada isu deforestasi. “Produk sawit bersertifikat memiliki daya saing dan nilai jual lebih tinggi. Transparansi rantai pasok itu menjadi suatu kebutuhan,” ujarnya.

Harapannya, kata Widyati, ini sejalan dengan program unggulan Wali Kota Depok, bahwa  UMKM harus naik kelas, meningkatkan mutu produknya, sehingga akhirnya laku di pasaran.

Workshop ini menunjukkan bahwa komitmen, dana, dan regulasi untuk penguatan UMKM berbasis sawit sudah tersedia. Kini, keberhasilan program "UMKM Naik Kelas" bergantung pada kolaborasi nyata antara pemerintah, lembaga riset, dan pelaku usaha dalam mengatasi hambatan klasik seperti akses modal, teknologi dan pemasaran, demi menciptakan nilai tambah yang menetap di daerah.-