Jakarta, elaeis.co –  Tumbuh 29,0% (yoy), pendapatan negara masih melanjutkan kinerja baik hingga akhir Triwulan I tahun 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, hingga akhir Maret 2023, pendapatan negara mencapai Rp647,2 T atau 26,3% dari target APBN 2023.

Hingga akhir Maret, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp432,25 T atau 25,2% dari target dan tumbuh 33,8% (yoy). Berdasarkan jenisnya, seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat, meskipun pada bulan Maret beberapa jenis pajak mengalami kontraksi.

Pada bulan Maret, beberapa sektor masih tumbuh stabil seperti Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Transportasi, dan Jasa Perusahaan. Selain itu, Sektor Pertambangan tumbuh signifikan karena beberapa wajib pajak menyetorkan PPh Badan Tahunan lebih awal. Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi juga meningkat didorong peningkatan PPh Final.

“Alhamdulillah masyarakat masih terus taat membayar pajak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan dan konstitusi, karena pajak memang berguna untuk masyarakat juga,” sebutnya melalui keterangan resmi Kemenkeu, Selasa (18/4).

Namun per 31 Maret 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menurun. Yakni Rp72,24 T atau 23,83% dari target dan turun 8,93% yoy. "Bea cukai selama pandemi selalu positif, sekarang mengalami penurunan," katanya.

Dia menjelaskan, penerimaan Cukai menurun 0,72% (yoy) disebabkan penurunan produksi Januari 2023 utamanya dari rokok SKM dan SPM Golongan 1. Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 71,66% (yoy) menjadi Rp3,03 triliun akibat moderasi harga CPO dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.

"Untuk sawit turun 72,5%, meskipun ekspornya mengalami kenaikan 29,8%. Berarti kenaikan volume tidak mengimbangi harga yang turun tajam," paparnya.

“Ini konsekuensinya untuk teman-teman bea cukai akan menjadi luar biasa karena berarti akan terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap tindakan untuk hasil tembakau. Kinerja perpindahan dari sisi penindakan akan terus kita jaga karena masyarakat harus dilindungi dari berbagai ancaman dari perdagangan antar negara maupun pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan dan cukai,” tambahnya.