Berita / Sumatera /
Tata Kelola Perizinan Sawit Dinilai Tak Beres, Kebusukan Mau Dibongkar
Rombongan Komisi I DPRD Rohul di kantor KLHK. foto: Sekretariat DPRD Rohul
Pasir Pengaraian, elaeis.co - Komisi I DPRD Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta Kamis (27/1).
Dalam kunjungan kerja tersebut, mereka membahas sejumlah agenda tentang proses perizinan seluruh perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Rohul. Selama ini Pemda Rohul dinilai tertutup baik mengenai proses pelepasan maupun pemberian izin serta perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
"Kunker ini demi tertibnya seluruh perusahaan sawit yang beroperasi di Rohul. Sebab, selama ini kita menduga banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Pemkab Rohul mulai dari pelepasan, perizinan, maupun perpanjangan HGU terhadap perusahaan sawit," kata Ketua Komisi I DPRD Rohul, Budi Darman kepada elaeis.co, Sabtu (28/1).
Menurutnya, seluruh persoalan mengenai pemberian izin dan perpanjangan HGU perusahaan merupakan kewenangan kepala daerah. Namun, tidak transparannya Pemkab Rohul menyebabkan tata kelola sawit di Rohul tidak beres.
"Ditambah lagi soal ketidakjelasan data yang dimiliki Pemkab Rohul. Makanya Komisi I mendesak Pemkab Rohul untuk segera mendata ulang serta mengevaluasi seluruh perusahaan sawit yang beroperasi di daerah ini. Jangan ada lagi yang ditutup-tupi, perusahaan sawit harus didata dengan benar baik yang sudah punya HGU terlebih perusahaan yang belum memiliki HGU," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Rohul, Riyomi Irsan menambahkan, banyak persoalan perusahaan sawit yang harus dibereskan di Rohul. Apalagi
saat ini PAD tidak sesuai yang didapatkan oleh pemda dengan total luas lahan yang dikelola perusahaan yang beroperasi di Rohul.
"Komisi I DPRD Rohul ingin membereskan persoalan perusahaan sawit di Rohul. Selama ini banyak yang tidak transparan, habis kita. Pengurusan HGU tidak jelas dan ternyata izin itu semuanya tergantung sama pemda. Jadi inilah tujuan kita berkoordinasi dengen pihak kementerian, untuk membongkar seluruh kebusukan yang ada. Nanti kita akan panggil seluruh perusahaan yang ada di Rohul," pungkasnya.







Komentar Via Facebook :