Jakarta, elaeis.co - Untuk mendapatkan harga kelapa sawit yang lebih stabil dan menjanjikan, petani kelapa sawit kudu ikut dalam sebuah lembaga atau kelompok tani. Kemudian baru bermitra dengan perusahaan atau pabrik kelapa sawit.

Namun untuk bermitra ada proses atau tahapan yang harus dilalui petani. Salah satunya yakni syarat wajib yang harus dimilikili oleh petani tersebut. Seperti legalitas lahan  hingga sertifikat benih yang ditanam dalam kebun tersebut.

"Jadi tidak serta merta jika sudah memiliki kelompok tani maka dapat bermitra dengan perusahaan. Sebab perusahaan akan tawarkan harga yang cukup sesuai dengan penetapan dari pemerintah. Untuk itu perusahaan akan lebih selektif," ujar Ketua Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Barat (Sumbar) Bambang Wiguritno kepada elaeis.co, Rabu (26/1/2022).

Persyaratan tersebutlah yang menjadi kendala bagi petani swadaya untuk bermitra dengan perusahaan di Sumbar. Legalitas lahan yang belum terpenuhi dan bahkan juga sertifikat benih yang ditanam.

"Perusahaan tentu akan memprediksi baik itu kualitas hingga kuantitas kebun kelapa sawit milik petani," katanya.

Kata Bambang, di wilayah Sumbar banyak kebun petani yang disinyalir justru masuk dalam kawasan hutan. Perusahaan kelapa sawit sendiri banyak yang menghindari hal tersebut. Lantaran khawatir akan menjadi masalah dikemudian hari.

"Namun sepanjang syarat tadi terpenuhi maka petani bisa bermitra dengan perusahaan," tuturnya.

Tapi ada pula fenomena yang justru unik di sektor perkebunan sawit di Sumbar. Harga kelapa sawit swadaya justru bisa lebih tinggi ketimbang harga penetapan dinas perkebunan (disbun).

Meski tidak terjadi setiap saat, namun dalam waktu tertentu pasti terjadi fenomena tersebut. Khususnya jika produksi kebun kelapa sawit mengalami penurunan atau yang dikenal dengan istilah trek dalam dunia perkebunan kelapa sawit.

Fenomena itu kata Bambang sering terjadi di wilayah Pasaman Barat. "Ini terjadi pada bulan-bulan tertentu. Tapi tetap rata-rata harga disbun akan lebih stabil hingga menjamin kesejahteraan petani," tandasnya.