Medan, Elaeis.co - Pemerintah terus berupaya melancarkan intervensi terhadap pasar demi meredam gejolak harga minyak goreng (migor).

Operasi pasar (OP) yang digelar jelang dan selama pergantian tahun kemarin efeknya hanya sesaat. Harga eceran tertinggi (HET) Rp 11.000/liter yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tahun 2020 juga tak mampu meredam gejolak harga migor.

Lalu HET diubah menjadi Rp 14.000/liter, namun tetap juga tak mempan. Pasar seakan sulit dikendalikan, terbukti sejauh ini harga migor baik curah maupun kemasan berada di atas Rp 18.000/liter.

Lalu pemerintah memutuskan menggunakan uang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 3,6 triliun untuk meredam harga migor untuk jangka waktu enam bulan ke depan.

Namun pengamat ekonomi Kota Medan, Gunawan Benjamin, ragu dana sebesar itu cukup untuk menyubsidi harga migor. Dia lantas menyodorkan hitung-hitungan sederhana.

Jika harga migor saat ini mencapai Rp 18.000/liter, maka harga dari produsen sekitar Rp 17.000/liter sehingga selisih dengan HET yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 3.000.

Jika merujuk pada data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tahun 2020, katanya, konsumsi migor secara nasional mencapai 17,35 juta ton.

“Kita asumsikan sajalah di tahun 2022 ini konsumsi migor meningkat menjadi 18 juta ton. Jika selisih Rp 3.000 itu dikali 18 juta ton, dibutuhkan dana sekitar Rp 27 triliun untuk menyubsidi atau meredam harga migor agar sesuai HET Rp 14.000/liter,” katanya kepada Elaeis.co, Selasa (11/1/2022).

“Dana Rp 3,6 triliun dari BPDPKS itu pasti enggak cukup untuk meredam harga migor yang dikonsumsi baik oleh rumah tangga sampai industri dan usaha kuliner,” pengajar di sejumlah kampus di Medan ini menambahkan.

Jika yang dibidik untuk disubsidi hanya kebutuhan rumah tangga atau masyarakat, menurutnya, dana yang dibutuhkan masih kurang Rp 400 miliar lagi.

“Butuh Rp 4 triliun untuk meredam harga migor untuk konsumsi rumah tangga dengan HET Rp 14.000/kg,” jelasnya.

Hitungan itu ia sandarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2019 yang menyebutkan konsumsi migor per kapita di Indonesia sebanyak 0,98 liter.

“Niat pemerintah akan terlaksana dengan baik jika dibarengi dengan pengawasan dan pendistribusian migor yang ketat di segala tingkatan, baik produsen, distributor, maupun pengecer,” katanya.