Jakarta, elaeis.co – Delegasi Kementerian Pertanian (kementan) melalui Ditjen Perkebunan cukup berhasil meyakinkan Uni Eropa (UE) terkait isu inklusivitas pekebun dalam rantai pasokan komoditas yang berkelanjutan. Uni Eropa mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam pengembangan dan percepatan penerapan skema pendaftaran pekebun melalui surat tanda daftar usaha budidaya (STDB) untuk komoditas kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah mengatakan, pekebun Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Tak hanya tantangan produktivitas, tetapi ke depan aspek keberlanjutan menjadi sangat penting.

Aspek keberlanjutan saat ini menjadi syarat utama untuk bisa menjangkau pasar dunia, utamanya pasar Uni Eropa. "Mau tidak mau, suka tidak suka, pekebun harus menyesuaikan diri terhadap persyaratan tersebut, dan Kementan termasuk Ditjen Perkebunan akan terus berupaya berada di garda terdepan demi membantu pekebun," katanya dalam keterangan resmi Ditjenbun dikutip Jumat (9/2).

“Beberapa strategi yang saat ini dijalankan seperti e-STDB, upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan pekebun dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi GAP (Good Agriculture Practices), pelaksanaan tata kelola data perkebunan yang clear and clean, fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dengan pihak lain serta memberi dukungan melalui percepatan implementasi sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan sertifikasi lain yang sudah diinisiasi oleh pelaku perdagangan internasional dan yang sedang dibangun pemerintah untuk komoditas kakao, karet dan kopi,” sambungnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus hadir dalam mengatasi instabilitasi harga komoditas. Indonesia terus mendorong organisasi internasional untuk menjawab strategi-stragegi solutif mengatasi fluktuatifnya harga komoditas.

Selain itu tantangan kesehatan tanaman dan pengendalian OPT menjadi fokus Kementerian Pertanian dalam mendorong inklusivitas pekebun dalam rantai pasokan, juga mengedepankan inovasi dan teknologi dalam budidaya tanaman khususnya penerapan system diversifikasi, agroforestry, agrowisata dan pendekatan system integrasi budidaya yang lain.

Senada dengan Dirjen Perkebunan, pada Workstream 1 (Inclusivity of smallholders in the supply chains), beberapa waktu lalu, Prayudi Syamsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementan mengatakan, STDB merupakan tools yang harus sama-sama dipahami dan diakselerasi penerbitannya oleh pekebun dan pemda. "Karena STDB merupakan instrumen pekebun untuk melawan hegemoni Uni Eropa melalui regulasinya dalam EUDR tentang isu-isu deforestasi, traceability, sertifikasi dan terakhir sustainability,” ujarnya.

Menurutnya, Uni Eropa juga berkomitmen untuk lebih mendukung penyertaan pekebun dalam rantai pasok komoditas yang legal dan bebas deforestasi. Masing-masing pihak akan membicarakan kembali terkait tenggat waktu Implementasi Regulasi EUDR yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap 8,14 juta pekebun sawit, kakao, karet dan kopi di Indonesia.

"Tahun ini kami menargetkan 1 juta STDB perlu diterbitkan, dan 2,5 juta STDB dalam 3 tahun ke depan. Kementan akan fokus dalam membantu dan memfasilitasi pekebun untuk penerbitan STDB," pungkasnya.