Jakarta, elaeis.co - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, menyorot kecilnya capaian program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurutnya, realisasi PSR yang hanya sekitar 10 persen dari 2,8 juta hektar merupakan angka yang sangat kecil sehingga perlu langkah-langkah taktis dan serius.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai ada beberapa kendala PSR. Salah satunya banyaknya kebun sawit rakyat yang masuk kawasan hutan. "Legalitas lahan menjadi penyebab banyaknya petani tak bisa ikut program PSR," sebutnya, kemarin.

Dia juga meminta administrasi pengurusan PSR harus dipermudah serta perlu kegiatan sosialisasi yang terus-menerus baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, para pekebunan, agar mereka betul-betul memahami program PSR ini secara utuh dan baik.

“Kami sudah berkoordinasi dan memanggil BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Sekarang sudah ada penyederhaan administrasi, jadi tinggal enam dari sebelumnya 12 persyaratan,” katanya.

Andi Akmal juga menekankan perlunya ada kesepahaman semua pemangku kepentingan bahwa PSR ini adalah kerja bersama. "Termasuk juga DPR, harus terus mencarikan cara yang diperlukan seperti mendorong bagaimana melakukan perubahan undang-undang perkebunan kalau memang itu sangat dibutuhkan," tukasnya.

Dalam upaya percepatan PSR, dia mengharapkan target tahun ini seluas 180.000 hektare dapat tercapai atau bahkan terlampaui baik melalui jalur reguler maupun kemitraan. Dan untuk memuluskannya, diharapkan ada solusi terkait legalitas tanah petani sawit.

"Kalau persoalan legalitas beres, petani bukan hanya mendapatkan dana PSR, tapi bisa juga mendapatkan dana KUR ataupun dana perbankan lainnya. Sehingga sawit kita ini bisa berkembang dan pada ujungnya nanti hilirisasi juga berkembang dan akan mengangkat kesejahteraan petani sawit," pungkasnya.