Jakarta, elaeis.co - Anggran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang dirancang pemerintah untuk tahun 2024 turun sekitar Rp396 miliar dibanding alokasi 2023.

Tahun depan pusat merancang anggaran DBH sawit sebesar Rp3 triliun atau lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2023 sebesar Rp3,396 triliun.

Hal ini menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Riau, Abdul Wahid.

"Apa alasannya? Harus jelas dong," ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada elaeis.co, Senin (21/8).

"Alasan pengurangannya itu apa, apakah produksinya berkurang, harga sawit turun, atau memang ekspor sawitnya tidak segede dulu. Harus ada kalkulasinya, tidak boleh seenaknya mengurangi," ujarnya.

Wahid mengatakan, tidak mungkin jika turunnya produksi sawit jadi alasan pengurangan alokasi DBH sawit. Ini lantaran produksi sawit masih terus tumbuh mengingat masih terus adanya pembukaan perkebunan sawit.

"Jadi memang logikanya tidak masuk sama sekali. Karena tidak mungkin produksi sawit itu berkurang, karena lahan yang dibangun terus menerus. Saya lihat masih ada terus menerus pembangunan kebun baru, izin baru," kata dia.

Selain itu, lanjut Wahid, gencarnya peremajaan sawit yang dilakukan juga terus membuat produksi kelapa sawit meningkat.

"Dan tidak ada laporan replanting ini membuat produksi sawit berkurang. Artinya, secara keseluruhan itu produksi sawit itu tetap terjaga dan bahkan meningkatkan," ujarnya.

Menurutnya, pengurangan alokasi DBH sawit ini tentunya akan menimbulkan protes dari daerah penghasil sawit. "Sedangkan besaran yang sekarang saja daerah merasa dirugikan, apalagi dikurangi," kata dia.