Pangkalpinang, elaeis.co - Pertemuan dengan Pj Gubernur Bangka Belitung (babel), Dr Suganda Pandapotan Pasaribu, dimantaatkan sejumlah petani sawit untuk menumpahkan unek-uneknya. Mereka mengeluhkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berfluktuasi setiap hari.

Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (apkasindo) Kabupaten Bangka, Jamaludin, mengatakan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi rendahnya harga TBS di tingkat petani. Salah satunya adalah pupuk.

"Ada banyak mata rantai yang harus diputus untuk menstabilkan harga TBS kelapa sawit. Salah satu diantaranya terkait harga pupuk yang terlalu tinggi," katanya.

“Kita harapkan Pak Pj Gubernur mendatangi para distributor pupuk,” tambahnya.

Pada kesempatan itu dia juga mengungkapkan bahwa berbagai sarana dan fasilitas pendukung perkebunan rakyat banyak yang tidak memadai. 
Termasuk kondisi jalan usaha tani (JUT) secara umum di Babel yang memprihatinkan.

“Sehingga petani dari kebun ke jalan raya harus pakai mobil langsir. Kita keluarkan ongkos lagi hampir Rp 70/kg ke jalan raya. Ini mata rantai yang harus diputuskan,” katanya.

"Karena minta perhatian serius pemerintah terkait infrastruktur jalan dalam kawasan kebun petani," tambahnya.

Tingginya biaya operasional akibat mahalnya harga pupuk saat ini dibenarkan Direktur Operasional PT Putra Bangka Mandiri, Yuli Hartono.

Menurutnya, harga TBS petani non mitra yang dibeli pabrik kelapa sawit (PKS) saat ini sebetulnya sudah menguntungkan petani. "Namun karena harga pupuk mahal, menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi," tukasnya.

“Padahal sebetulnya harga Rp 1.700/kg itu adalah harga yang sangat bagus. Persoalannya, di kita ini harga pupuk yang tidak bisa turun seperti dulu lagi, sehingga cost petani jadi tinggi,” sambungnya.

Pada pertemuan yang juga dihadiri para pimpinan perusahaan perkebunan besar kelapa sawit, pimpinan asosiasi petani kelapa sawit, dan para pengepul itu, Suganda berharap agar persoalan harga TBS diselesaikan bersama.

"Masalah ini membutuhkan peran banyak pihak, harus ada persepsi yang sama antar stakeholders  terkait agar kestabilan harga dapat terus dijaga. Dalam good governance ini tidak bisa pemerintahnya saja yang bergerak, pengusahanya saja, atau masyarakatnya saja, tapi harus sama-sama,” pungkasnya.