Pontianak, elaeis.co - Berdasarkan data, pada tahun 2021 luas kebun sawit di Kalimantan Barat (kalbar) lebih dari 2 juta hektare (perkebunan rakyat 534.767 hektare dan perkebunan besar 1.468.421 hektare) dengan total produksi 6,6 juta ton CPO.

Atas kontribusi itu, tahun ini Kalbar mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit mencapai Rp 310,98 miliar. Dana tersebut dibagi bersama oleh pemerintah provinsi bersama 14 kabupaten/kota di Kalbar.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero mengatakan, masing-masing daerah mendapatkan porsi DBH Sawit yang beragam, tergantung produksi minyak sawitnya. Kabupaten/kota yang tidak memiliki kebun sawit namun jadi perlintasan kendaraan muatan sawit juga berhak mendapatkan pembagian DBH Sawit.

"Pembagiannya proporsional. Kabupaten Ketapang mendapatkan alokasi terbesar, Rp 48 miliar. Ini karena wilayah itu memiliki luasan dan produktivitas sawit tinggi, makanya dapat porsi lebih besar untuk tingkat kabupaten/kota," jelas Hero dalam pernyataan resmi belum lama ini.

Provinsi Kalbar sendiri mendapatkan alokasi Rp 65 miliar. "Sumber dana DBH Sawit yakni dari pungutan ekspor dan bea keluar. Porsinya 20 persen untuk provinsi, kabupaten/kota penghasil 60 persen, dan kabupaten/kota berbatasan 20 persen," jelasnya.

Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa tahun 2024 Kalbar akan mendapatkan alokasi DBH sawit sekitar Rp 278 miliar. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan tahun ini. "Ini imbas dari penurunan harga CPO dunia," sebutnya.

"DBH Sawit sudah jelas polanya. Makanya kita berharap seluruh daerah penghasil sawit melakukan pengembangan terbaik untuk meningkatkan produksi," sambungnya.

Dia menambahkan bahwa pemanfaatan DBH Sawit minimal 80 persen untuk infrastruktur dan sisanya untuk kegiatan lainnya. “Infrastruktur yang dominan itu adalah perbaikan jalan. Karena diasumsikan aktivitas sawit menimbulkan kerusakan jalan," jelasnya.

"Kalbar sendiri mengusulkan alokasi untuk infrastruktur sebesar Rp 52 miliar. Sisanya yang Rp 13 miliar untuk kegiatan lainnya. Diantaranya pendataan kebun Rp 8,9 miliar, penyusunan RAD KSB, fasilitasi ISPO Rp 1,2 miliar, dan Jaminan Kecelakaan Kerja untuk pekerja non karyawan di perkebunan sawit Rp 1,5 miliar,” tambahnya.