Lahat, elaeis.co - Reses anggota DPRD Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, untuk daerah pemilihan (dapil) 5 dimanfaatkan untuk mempertemukan perusahaan PT Sawit Mas Sejahtera (PT SMS) dengan beberapa kepala desa (Kades) di wilayah Kecamatan Kikim Tengah.

Dalam pertemuan tersebut banyak sekali terlontar keluhan ataupun laporan dari masyarakat, pihak kecamatan maupun kades, bahwasanya perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini enggan berpihak kepada penduduk.

“Misalnya mengenai kebun plasma, Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga warga selalu dirugikan,” kata Anggota DPRD Lahat, Lion Faisal SE MM, melalui keterangan resminya.

Politisi Partai Hanura ini menyebutkan, dari banyaknya konflik yang timbul ke permukaan, maka anggota dewan berinisiatif akan membentuk tim panitia khusus (Pansus) Perkebunan untuk mengetahui sejauh mana keperpihakan perusahaan terhadap kepentingan masyarakat.

“Di Kabupaten Lahat ini banyak sekali perusahaan baik di sektor perkebunan kelapa sawit maupun batu bara. Pansus akan segera kita bentuk,” sebut Ketua Fraksi Gabungan Delapan (G-8) ini.

Dari data yang ada, katanya, hanya beberapa perusahaan sawit saja telah merealisasikan kebun plasma. Sedangkan PT SMS belum ada sedikitpun pergerakan, baru sebatas perencanaan membangun plasma.

Dia juga menyoroti sulitnya petani memasuki kebunnya yang berada di kawasan perkebunan perusahaan. “Kasihan, bahkan mereka hanya seminggu sekali diperbolehkan perusahaan memanen sawitnya,” ungkapnya.

Senada, Anggota DPRD Lahat dapil 5 lainnya, Nizaruddin SH menyampaikan, agar kiranya pihak perusahaan dapat meninjau kembali jadwal warga melakukan panen sawit.

“Tolong dipertimbangkan menjadi 2 atau 3 kali dalam seminggu. Kasihan kalau buahnya jadi busuk dan tidak akan mungkin memanen dalam satu hari,” sebutnya.

Koordinator Reses Dapil 5, Drs H Chozali Hanan MM mendukung rencana pembentukan Tim pansus Perkebunan. “Sama halnya dengan batu bara, sehingga masyarakat menjadi makmur dan sejahtera, dan Pemkab Lahat pun ikut terimbas dari segi pendapatan asli daerah (PAD),” tukasnya.