Jakarta, elaeis.co - Penolakan pembelian tandan buah segar (TBS) kelap sawit hasil kebun peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat menjadi sorotan sejumlah pihak. Sebab, sekitar 3.000 ton kelapa sawit setiap bulan ditolak 7 PKS di wilayah itu.

Sekretaris Jendral SPKS, Mansuetus Darto tidak menampik perihal itu menjadi informasi hangat akhir-akhir ini. Kendati begitu dari pandangannya, informasi yang beredar justru memojokkan skema replanting yang dilakukan oleh koperasi. Misalnya ada dugaan korupsi dalam replanting.

"Menurut saya harus kasus ini perlu direspon secara bijaksana dan kritis dalam melihatnya. Saya melihat ini ada aspek politik," kata Darto kepada elaies.co, Kamis (8/9).

Ia menilai saat ini perusahaan kelapa sawit tampak ingin terlibat dalam program PSR yang menggunakan dana BPDPKS itu. Bahkan dugaannya ada settingan tertentu untuk memojokkan program pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat. Ini bertujuan untuk membenarkan proyek politik perusahaan di aturan Permentan No 3 PSR. 

"Jadi kasus-kasus ini sengaja dimunculkan untuk memuluskan jalan perusahaan menguras dana PSR juga. Sekaligus untuk membenarkan perusahaan sawit melakukan replanting dan berita-berita yang sering dimunculkan sengaja dan dimobilisasi untuk memojokkan petani bahwa koperasi tidak bisa lakukan PSR dan perusahaan yang baik," tuturnya.

Sedangkan PSR yang mau dilakukan oleh perusahaan diduga cendrung akan koruptif, tidak akuntabel, membuat pola mitra sesuka-suka perusahaan. Misalnya pola managemen satu atap yang akan menimbulkan konflik kemudian hari.

"PSR yang dilakukan perusahaan, hasil kebunnya juga belum tentu sebesar yang dilakukan koperasi. Karena akan banyak potongan-potongan. Sehingga skema PSR perusahaan itu akan merugikan petani," tandasnya.