Oleh: Dimas H. Pamungkas*)

Dunia bergerak semakin tegas menuju target net-zero pada 2050. Sektor-sektor yang sulit untuk sepenuhnya dialiri listrik, seperti penerbangan dan pelayaran, menempatkan biofuel sebagai salah satu pilar utama strategi dekarbonisasi. Sustainable Aviation Fuel (SAF) diproyeksikan menjadi tulang punggung transisi sektor penerbangan, sementara sektor maritim, di bawah kerangka dekarbonisasi International Maritime Organization, mendorong penggunaan bahan bakar rendah karbon seperti biodiesel dan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).

Meski demikian, diskursus keberlanjutan global masih cenderung mengevaluasi biofuel terutama melalui lensa intensitas karbon. Kerangka seperti Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa dan Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dari ICAO menilai bahan bakar berdasarkan pengurangan emisi sepanjang siklus hidupnya. Dalam CORSIA, suatu bahan bakar dinyatakan memenuhi kriteria keberlanjutan apabila mampu menunjukkan setidaknya 10 persen pengurangan emisi dibandingkan baseline bahan bakar jet konvensional sebesar 89 gCO₂e/MJ.

Pendekatan ini secara metodologis kuat dan konsisten. Namun, ia tetap bersifat product-centric: menghitung emisi per unit produk tanpa secara eksplisit mempertimbangkan implikasi spasial ketika produksi ditingkatkan untuk memenuhi permintaan global dalam skala besar.
Dalam konteks net-zero 2050, lahan tidak lagi dapat diposisikan sebagai variabel sekunder. Setiap tambahan satu ton biofuel berbasis tanaman memerlukan ruang produksi. Besarnya kebutuhan lahan sepenuhnya ditentukan oleh produktivitas tanaman yang digunakan. Di tengah tekanan tata guna lahan yang semakin meningkat secara global, dimensi spasial keberlanjutan tidak lagi dapat dikesampingkan.

Sistem minyak nabati global didominasi oleh empat komoditas utama: kedelai, kelapa sawit, rapeseed, dan bunga matahari. Namun distribusi penggunaan lahan dan tingkat produktivitas di antara komoditas tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan.

Kedelai ditanam di sekitar 139,7 juta hektare lahan global dan menghasilkan sekitar 70 juta ton minyak per tahun. Rapeseed mencakup sekitar 41,5 juta hektare dengan produksi sekitar 25 juta ton, sementara bunga matahari sekitar 28,2 juta hektare dengan produksi 22 juta ton. Sebaliknya, kelapa sawit hanya menggunakan sekitar 26,9 juta hektare lahan, namun mampu menghasilkan hampir 90 juta ton minyak per tahun.

Perbedaan produktivitasnya bahkan lebih mencolok. Kelapa sawit menghasilkan sekitar 3 hingga 5 ton minyak per hektare per tahun, sedangkan rapeseed dan bunga matahari berada pada kisaran 0,6 hingga 0,8 ton per hektare, dan kedelai sekitar 0,4 hingga 0,5 ton per hektare. Dengan demikian, sawit mampu menghasilkan enam hingga delapan kali lebih banyak minyak per hektare dibandingkan kedelai.

Secara matematis, kebutuhan lahan merupakan rasio langsung antara volume permintaan dan produktivitas. Dengan konsumsi minyak nabati global sekitar 230 juta ton per tahun, implikasi spasialnya menjadi sangat besar. Pada tingkat produktivitas empat ton per hektare, kebutuhan lahan berada di kisaran 57 juta hektare. Sebaliknya, pada produktivitas sekitar 0,45 ton per hektare, kebutuhan lahan dapat melampaui 500 juta hektare. Selisih ratusan juta hektare tersebut menunjukkan perbedaan struktural dalam tekanan ekologis pada skala planet.

Dimensi spasial ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan target dekarbonisasi global. Proyeksi berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa kebutuhan SAF saja dapat mencapai 400 hingga 500 juta ton per tahun pada 2050—hampir dua kali lipat konsumsi minyak nabati global saat ini. Jika sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui bahan baku minyak nabati, maka perbedaan produktivitas akan secara langsung diterjemahkan menjadi perbedaan tekanan ekspansi lahan dalam skala yang sangat besar.

Sektor maritim menghadapi dinamika serupa. Apabila biofuel menggantikan sebagian signifikan bahan bakar kapal berbasis fosil, permintaan bahan baku minyak nabati akan meningkat secara substansial.

Dengan demikian, transisi energi dalam skala tersebut bukan semata persoalan karbon, melainkan juga persoalan ruang. Pada titik inilah efisiensi penggunaan lahan menjadi variabel strategis dalam arsitektur transisi energi global. Tanaman berproduktivitas tinggi memungkinkan pencapaian target dekarbonisasi dengan tekanan lahan yang lebih terkendali. Sebaliknya, tanaman berproduktivitas rendah berpotensi mempercepat ekspansi lahan, memperbesar konflik tata ruang, serta meningkatkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan.

CORSIA telah mengakomodasi dimensi lahan melalui konsep Induced Land Use Change (ILUC), dengan menggunakan model ekonomi untuk memperkirakan dampaknya. Namun nilai ILUC sangat sensitif terhadap berbagai asumsi model, termasuk besaran shock permintaan, agregasi wilayah, serta respons perdagangan dan produksi global. Bahkan dalam diskusi teknis, diakui bahwa pendekatan tertentu dapat “over-penalize” jalur tertentu.

Dalam estimasi CORSIA saat ini, nilai ILUC untuk minyak sawit mentah sebagai bahan baku SAF berada di kisaran 39,1 gCO₂e/MJ, sementara minyak kedelai sekitar 25,8 gCO₂e/MJ. Padahal, secara empiris produktivitas sawit jauh lebih tinggi dan kebutuhan lahannya jauh lebih kecil untuk menghasilkan volume yang sama. Dalam konteks risiko ekspansi lahan, kondisi ini dapat menghasilkan implikasi yang berbeda dari yang tercermin dalam angka ILUC tersebut.

Apabila ILUC pada dasarnya dimaksudkan untuk merepresentasikan tambahan kebutuhan lahan akibat peningkatan permintaan, maka produktivitas lahan semestinya menjadi variabel sentral dalam konstruksinya. Tanpa integrasi eksplisit variabel produktivitas spasial, metrik keberlanjutan berpotensi tidak sepenuhnya merepresentasikan tekanan lahan secara proporsional. Dalam kerangka inilah penyempurnaan konsepsi ILUC menjadi relevan agar lebih mencerminkan keadilan spasial.

Transisi menuju net-zero 2050 pada akhirnya menuntut apa yang dapat disebut sebagai keadilan spasial dalam transisi energi. Keberlanjutan tidak hanya diukur dari intensitas karbon, tetapi juga dari bagaimana beban lahan global didistribusikan secara rasional dan proporsional. Dalam dunia yang memiliki keterbatasan ruang, paradigma keberlanjutan perlu bergerak dari pendekatan product-centric menuju pendekatan system-centric—dari sekadar intensitas karbon menuju efisiensi spasial.

Perubahan ini dapat dipahami sebagai paradigma keberlanjutan spasial, yakni kerangka yang menempatkan produktivitas lahan sebagai variabel inti dalam evaluasi keberlanjutan.
Net-zero 2050 akan menguji bukan hanya kemampuan dunia menurunkan emisi, tetapi juga kemampuannya mengelola ruang secara bijak. Pada skala ratusan juta ton biofuel di masa depan (tahun 2050), perbedaan produktivitas bukan lagi detail agronomis, melainkan determinan struktural arah tata guna lahan global.

Dalam dunia dengan ruang yang terbatas, keadilan transisi energi pada akhirnya ditentukan oleh seberapa rasional kita menilai suatu komoditas—bukan hanya dari sisi emisinya, tetapi juga dari cara ia memanfaatkan ruang. Dalam sistem minyak nabati global saat ini, sawit secara empiris menunjukkan efisiensi spasial tertinggi.
Karena itu, integrasi variabel produktivitas lahan ke dalam kerangka evaluasi keberlanjutan bukan semata persoalan teknis metodologi, melainkan juga persoalan keadilan. Komoditas dengan efisiensi ruang tertinggi sepatutnya memperoleh penilaian yang proporsional dan adil dalam arsitektur kebijakan global.

Dengan demikian, penguatan paradigma keberlanjutan spasial tidak dimaksudkan untuk memberikan perlakuan istimewa, melainkan untuk memastikan bahwa sawit—sebagai komoditas dengan produktivitas dan efisiensi lahan tertinggi dalam sistem minyak nabati global—dapat dinilai lebih adil dalam kerangka transisi energi menuju net-zero 2050.

Masalahnya, apakah kerangka keberlanjutan global siap bergerak menuju keadilan spasial tersebut?-

*) Peneliti Keberlanjutan Kelapa Sawit Indonesia

Deklarasi Konflik Kepentingan:
Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan korporasi, asosiasi industri, lembaga keuangan, maupun institusi pemerintah tertentu terkait dengan substansi tulisan ini. Artikel ini disusun secara independen tanpa penugasan atau pendanaan dari pihak berkepentingan mana pun.