Halmahera, elaeis.co - Banyak yang heran ketika harga minyak goreng tiba-tiba melambung beberapa bulan lalu. Soalnya, Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar di dunia. Mustahil rasanya terjadi kekurangan bahan baku yang menyebabkan harga minyak goreng melonjak.

Untuk menjawab keresahan publik, Kemenko Marinves meminta BPKP melakukan audit untuk memberikan solusi dan rekomendasi perbaikan tata kelola kelapa sawit.

Dalam rangka audit tersebut, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara (Malut), Her Notoraharjo, didampingi tim yang diketuai oleh Docang EBU mengunjungi Kabupaten Halmahera Selatan. Daerah ini merupakan satu-satunya lokasi perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Malut. 

Dalam kunjungan ke perusahaan kelapa sawit milik PT Gelora Mandiri Membangun (PT GMM) yang berlokasi di Desa Yamly, Kecamatan Gane Barat Selatan, tim audit Perwakilan BPKP Provinsi Malut didampingi oleh tim dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan. Kedatangan rombongan disambut Asisten Manajer Seksi Lingkungan PT GMM, Yahya.

"Audit ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola industri kelapa sawit, penguatan kontrol, dan peningkatan efektivitas manajemen risiko pembangunan nasional di sektor perkebunan dan industri kelapa sawit," jelas Notoraharjo melalui keterangan resmi Kominfo BPKP Malut.

Yahya kemudian menemani rombongan melihat secara langsung titik koordinat batas wilayah perkebunan, proses perawatan, pemanenan kelapa sawit, hingga proses pengelolaan tandan buah segara (TBS) kelapa sawit yang diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel.

Yahya mengatakan, hampir semua proses pengelolaan sawit bisa dimanfaatkan. Bahkan sampai sampah bisa diolah kembali.

“Limbah diolah menjadi bahan bakar dan juga dialirkan kembali ke kebun sebagai pupuk. Sawit ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Pada akhir kunjungan Docang mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PT GMM atas pemenuhan permintaan data selama audit yang diharapkan akan menghasilkan rekomendasi terhadap perbaikan tata kelola industri kelapa sawit di Provinsi Malut.