Pekanbaru, elaeis.co - Tim Satgas Terpadu menggelar rapat konsolidasi bersama warga Tebing Tinggi Okura dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terkait penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT Surya Intisari Raya (SIR).

Rapat itu dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi selalu Ketua Tim Terpadu di Komplek Perkantoran Wali Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Rabu (17/1) kemarin.

Syahrial Abdi mengatakan, dengan adanya rapat konsolidasi ini memberikan pemahaman dan menyatukan warga terhadap perbedaan pandangan yang terjadi. Menurutnya, hal itu sangat perlu dilakukan agar berbagai tahapan penyelesaian bisa berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah kami tadi telah melakukan pertemuan untuk tindak lanjut menyamakan persepsi di masyarakat terhadap perbedaan yang sempat mencuat. Ada kelompok koperasi dan ada juga kelompok masyarakat perwakilan dari Okura," kata dia, Kamis (18/1).

"Kami atas nama perwakilan Gubernur Riau ingin fungsi-fungsi pemerintah itu berjalan dengan baik, supaya masyarakat juga percaya bahwa mereka tersosialisasikan segala peraturan pemerintah dengan baik," ujarnya.

Dari pertemuan itu, jelasnya, telah menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani bersama antara perwakilan Okura dengan Koperasi Tuah Okura Madani (TOM). Ini diharapkan jadi titik terang untuk menyelesaikan masalah masyarakat dengan perusahaan.

"Alhamdulillah kami dengan Asisten I pemerintah kota Pekanbaru telah melakukan rapat, semua pihak telah dilakukan konfirmasi. Kemudian telah terjadi kesepahaman, memang intinya ini menjadi modal untuk bersama-sama, jadi tidak ada lagi perbedaan," jelasnya.

"Ini sudah bersatu jadi tidak ada lagi perbedaan. Yang kita harapkan maka sama-sama kita melangkah ke tindak lanjut apa yang menjadi keinginan masyarakat," lanjut Abdi.

Diterangkan, selain menyatukan persepsi masyarakat. Sesuai arahan Gubernur Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, tim Satgas Terpadu juga telah melakukan berbagai peninjau ke lapangan dan pengecekan ketentuan perusahaan.

"Di sisi lain kita satgas telah berjalan dan menelaah beberapa ketentuan lainnya, terkait kewajiban dari perusahaan. Sehingga menjadi titik temu nanti di fasilitasi oleh pemerintah. InsyaAllah kedepannya lagi, akan dilanjuti oleh pemerintah kota Pekanbaru," pungkasnya.