Jakarta, elaeis.co - Penghapusan Pungutan Ekspor (PE) jatuh tempo pada akhir Oktober 2022 ini. Namun pemerintah tengah merencanakan pemberlakukan PE hingga akhir tahun 2022.

Sejumlah pihak pun mendukung kebijakan tersebut. Namun yang menjadi persoalan, apakah tidak memberikan dampak yang siginifikan terhadap pemasukan dana BPDPKS. Sebab PE merupakan salah satu sumber dana BPDPKS.

Menurut Sekjen DPP APKASINDO Perjuangan, Drs A Sulaiman H Andi Loeloe, jika pemerintah berani membikin terobosan itu, artinya cadangan dana yang ada di kantong BPDPKS cukup. Bahkan jika dilihat dari neraca saldo BPDPKS, dana masuk masih lebih besar ketimbang dana yang keluar.

"Beberapa waktu lalu kita mendengar saldo masih Rp51 triliun. Mungkin sudah berkurang sebab penghapusan PE sudah diberlakukan sejak beberapa bulan lalu," kata Sulaiman saat berbincang dengan elaeis.co, Kamis (6/10)

Didamping itu, sejumlah realisasi program yang diagendakan juga belum maksimal. Seperti PSR yang kondisinya juga masih tersendat. Buktinya dari target 180 ribu hektare tahun lalu turun jadi 100 ribu hektare tahun ini.

Artinya program tersebut belum berjalan maksimal.  Begitu juga dengan program lainnya. Seperti hibah dana untuk pembangunan PKS di empat titik wilayah juga belum terealisasi.

"Kalau untuk 2-3 bulan mendatang, kita rasa masih mencukupi cadangan dana yang ada. Sementara dampaknya terhadap petani juga cukup potensial. Sebab akan berpengaruh positif terhadap harga TBS petani," tandasnya.