Bengkulu, elaeis.co - Petani kelapa sawit di Bengkulu yang kesulitan untuk membeli pupuk non subsidi diminta untuk memanfaatkan program Sarana dan Prasarana (Sarpras) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebab dengan program tersebut, petani bisa mendapatkan hibah untuk pengadaan pupuk.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bengkulu, A Jakfar mengatakan, harga pupuk non subsidi yang mahal membuat petani sawit kesulitan untuk memupuk tanamannya.

"Kalau petani tak sanggup lagi memupuk kebunnya karena harga pupuk mahal, segera minta bantuan pupuk ke pemerintah lewat program Sarpras," kata Jakfar, kemarin (25/1).

Program Sarpras BPDPKS bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk tanaman, kebun, dan pengelolaannya sesuai dengan teknik budi daya kelapa sawit yang baik guna meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keberlangsungan usaha kelapa sawit pekebun secara berkelanjutan.

"Petani bisa mengajukan alokasi pupuk melalui program Sarpras dengan cara membuat proposal atau studi kelayakan kebutuhan pupuknya ke Divisi Sapras BPDPKS," ujarnya.

Ia berharap agar BPDPKS dan Kementerian Pertanian mempermudah persyaratan untuk memperoleh bantuan Program Sarpras. Selama ini tahapannya cukup panjang, mulai dari pemerintah daerah kemudian ke Dirjen Perkebunan dan BPDPKS. 

"Petani sawit sangat membutuhkan pupuk, kami mohon prosedur untuk mendapatkan Sarpras dipermudah," tuturnya.

Jika tidak dipermudah, menurutnya, berbagai macam sosialisasi dan diskusi grup (FGD) yang dilakukan BPDPKS selama ini akan sia-sia.

"Setiap tahun BPDPKS melakukan sosialisasi Sarpras ke petani kelapa sawit, sekali FGD sekian ratus juta habis. Apa gunanya kalau petani kelapa sawit tak bisa mengaksesnya. Dana Sarpras setiap tahun dianggarkan BPDPKS, tetapi petani sulit mendapatkan karena terlalu ribet prosesnya," tandasnya.

Ia mengusulkan agar BPDPKS menjadi lembaga mandiri untuk menentukan sebuah kebijakan dan mempermudah penyaluran dana bantuan program Sarpras.

"BPDPKS harus berdiri sendiri dan langsung di bawah Presiden seperti Badan Restorasi Gambut supaya akselerasi Program Sarpras cepat terlaksana," tutupnya.