https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

Ruwetnya Nasib Petani Sawit di Pesisir Selatan, Harga Rendah hingga Penolakan Pabrik

Ruwetnya Nasib Petani Sawit di Pesisir Selatan, Harga Rendah hingga Penolakan Pabrik

Ilustrasi-petani kelapa sawit di Kabupaten Siak, Riau. (Sahril/Elaeis)


Padang, elaeis.co - Sampai saat ini permasalahan harga kelapa sawit hasil kebun petani swadaya di Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) masih menjadi perbincangan hangat. Sebab hampir dua dua bulan terakhir harga TBS petani swadaya dibeli dengan harga rendah. Malah hanya sampai Rp1.000 per kilogram.

"Sempat juga beberapa waktu lalu harga hanya Rp600-700/kg. Padahal harga penetapan provinsi sudah di atas Rp2.000/kg," kata Ketua DPW APKASINDO Sumbar, Jufri Nur kepada elaeis.co, Jumat (28/10).

Meski tidak mengikuti harga penetapan, pabrik kelapa sawit seharusnya membeli TBS petani dengan selisih harga tidak terlampau jauh. Sebab memang penetapan harga hanya untuk petani mitra.

"Sempat ada dua kali Rapat Dengan Pendapat (RDP) terkait permasalah ini di DPRD Pesisir Selatan. Namun belum ada titik temu yang pasti. Walau setelah RDP, harga sudah cukup membaik sampai dibanding sebelumnya," ujar Jufri.

Ia berharap ada saling keterbukaan antara perusahaan dan petani. Sehingga terjalin kesepakatan yang menguntungkan dua belah pihak.

Sementara menurut Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal, permasalahan harga TBS buka hanya menjadi masalah Pesisir Selatan saja, namun juga masalah bagi Provinsi Sumbar.

Menurutnya, terkait harga TBS petani swadaya di Pesisir Selatan ada di tangan Bupati, dengan berpatokan terhadap Pergub bukan Permentan 01/2018 dalam penetapan harga TBS provinsi.

"Masalahnya bupati belum mau menjalankan Pergub itu. Padahal dalam Pergub sudah diatur bagaimana menerapkan harga swadaya tadi. Yakni dengan perhitungan rendeman atau mutu kualitas TBS petani. Lalu disandingkan dengan harga penetapan provinsi," jelasnya.

 

Kalau sekarang kata politisi PAN ini, jika harga TBS di pagi hari naik maka bisa juga akan turun pada malam harinya. Karena tidak ada kepastian harga. Memang saat ini harga hasil penetapan sudah cukup baik di atas Rp2000/kg.

Ia berharap, agar harga TBS petani swadaya disesuaikan dengan rendemen, mutu dan kualitas. Pemerintah tentu harus hadir di tengah kondisi petani yang seperti ini.

Kemudian, yang membuat petani Pesisir Selatan gelisah lagi kata Novermal, dari 5 pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di wilayah itu, hanya 3 pabrik yang mau membeli TBS petani. Sementara dua pabrik lainnya yakni anak perusahan PT Incasi Raya Group (IRG), masih enggan membeli TBS petani dengan alasan mesin operasional rusak.

Anehnya hingga kini, dua PKS itu tetap beroperasi. "Pada RDP kedua perwakilan PKS itu mengatakan sudah lama tidak membeli TBS petani. Namun dari informasi yang kita dapat, dua PKS ini dikabarkan sempat membeli TBS petani dengan harga di bawah Rp1.000/kg," bebernya.

Akibat ulah perusahaan ini, akhirnya petani harus mengirim hasil kebunnya dengan jarak sekitar 40 kilometer ke arah Sijunjung dan Pasaman. 

"Mereka beroperasi untuk kebunnya sendiri," imbuhnya.

Sementara, menanggapi tudingan itu Dirut PT IRG, Zainal Arifin menjelaskan bahwa memang benar dua PKS tersebut tidak membeli TBS petani. Sebab mesin pengolahan atau boiler PKS mengalami kerusakan.

"Kalau membeli dengan harga rendah itu tidak benar. Padahal kami juga menghadirkan PKS ditepi jalan itu sebagai Transpo Energy untuk membantu masyarakat. Tapi kita tidak tau siapa yang membuat berita bohong ini sampai seperti saat ini," katanya. 

 

Sebetulnya terkait kerusakan pada PKS ini, DPRD Pesisir Selatan sudah pernah melakukan kunjungan ke dua PKS tersebut. Dan benar ada kerusakan. Dimana secara teknis, jika diperbaiki maka akan memakan waktu hingga Januari 2023 mendatang.

"Kalau pun sudah selesai diperbaiki maka kita juga masih butuh izin operasi dari Disnaker," kata Zainal.

Menanggapi ini, Novermal kembali mengatakan seharusnya perusahaan dapat mempercepat perbaikan. Tentu tidak harus berpatokan hingga Januari 2023.

"Ini kan kaitannya dengan petani, seharusnya perusahaan bisa mempercepat," tandasnya.

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :