Pekanbaru, elaeis.co - Dana Bagi Hasil (DBH) sawit hingga kini masih terus diperjuangkan oleh daerah penghasil, terutama Riau. Riau, sebagai penghasil sawit terbesar nasional bisa mendapatkan porsi hingga triliunan rupiah. 

Kepala Bapenda Riau, Syahrial Abdi mengatakan bahwa terkait DBH sawit saat ini hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya, regulasi terkait DBH itu sudah masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan diperkirakan sudah bisa dicairkan pada 2024 mendatang. 

"DBH sawit sudah diakomodir, tinggal hitungan bagi hasilnya. Potensi DBH ini sangat besar, bisa mencapai triliunan rupiah," Syahrial dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (7/12).

Tidak heran jika dia akan mendapatkan porsi yang sangat besar. Kanario merupakan daerah dengan perkebunan sawit teluas, yakni 3,38 juta hektare atau 20 persen lebih dari total luasan lahan sawit nasional. 

Syahrial mengatakan dari beberapa pertemuan rapat koordinasi nasional,daerah penghasil sawit meminta pembagian DBH sebesar 90 persen untuk daerah termasuk provinsi, sedangkan untuk pusat 10 persen.

"Dari pertemuan terakhir, daerah minta 90 persen, 10 persen untuk pusat. Dari 90 persen itu, kabupaten/kota penghasil sawit lebih besar pembagiannya dari provinsi. Ini tentunya menguntungkan bagi daerah penghasil," katanya. 

Dia mengatakan, para bupati dan walikota di Riau sudah mengikuti perjanjian tripartit, antara Pemprov, kabupaten/kota bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu serta Dirjen Pajak Kemenkeu. Kaitan dari perjanjian tripartit ini, untuk alokasi DBH yang salah satunya bersumber dari perkebunan sawit.

"Ini gunanya, nantinya kan yang berhak memungut pajak seperti perkebunan sawit itukan Kanwil pajak. Hasilnya, masuk ke Kemenkeu, kemudian diperhitungkan dalam bentuk bagi hasil. Lalu dialokasikan Dirjen perimbangan keuangan lalu dibagikan ke daerah penghasil," ujar Syahrial.