Jakarta, elaeis.co - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat kalangan bawah.

"Penyelesaian konflik lahan yang terjadi selama ini belum optimal. Saya meminta tahun ini BPN fokus menyelesaikan konflik lahan," katanya melalui keterangan resmi Setjen DPD RI.

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2022 di 33 provinsi di Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 kepala keluarga (KK).

"BPN perlu menggandeng institusi penegak hukum untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik lahan yang rata-rata menelan korban masyarakat bawah atau petani kecil," sebutnya.

Masih menurut data KPA, aksi penyerobotan lahan warga tertinggi dilakukan oleh sektor perkebunan sawit, proyek pembangunan infrastruktur, pembangunan properti atau real estate, sektor pertambangan, sektor fasilitas militer, dan bisnis pertanian.

Fakta itu menunjukkan tak adanya keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang lahannya hanya sedikit, namun diserobot oleh pengusaha besar yang diduga kongkalikong dengan petugas di lapangan.

"Ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi pemerintah terus mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Ironisnya, di saat yang sama petani dihadapkan pada fakta bahwa lahan mereka justru digusur," tandasnya.

Dia juga sangat menyesalkan makin meningkatnya kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan.

"Aksi penyerobotan lahan yang diduga banyak dilakukan PTPN atau sektor perkebunan lainnya tidak tersentuh hukum, bahkan masyarakat yang menjadi korban tindak kriminalisasi. Kasus seperti ini tentu butuh penanganan khusus, kita minta agar segera dapat dituntaskan," tegasnya.