Jambi, elaeis.co – Pencapaian target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terhitung masih rendah, bahkan belum sampai separuh. Padahal waktu target hanya tinggal satu tahun lagi. Saat ini dari data tercatat 2017 sampai 2022 atau lima tahun terakhir hanya tercapai 278.200 hektare dari target 540.000 hektare sepanjang 2017-2024.

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Dr. Ir. Rosyiani, MS mengatakan bahwa dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat mencapai target nasional yang telah ditetapkan.

“BPDPKS perlu memberikan perhatian lebih kepada petani rakyat. Perkebunan sawit di Jambi terdiri 66,66% di antaranya adalah petani swadaya, artinya sumbangan mereka cukup besar juga,” tutur Rosyani kepada elaeis.co pada Sabtu 21 Oktober 2023.

Waktu tinggal satu tahun, menurutnya, bagaimana pun target harus direalisasikan sepenuhnya sebab jika banyak tanaman yang tidak diremajakan, akan ada efek domino. Petani akan menerima dampaknya secara langsung karena sawit tidak produktif lagi bahkan nol.

“BPDPKS sudah tahu berapa targetnya. Tahun 2024 harus semua tercapai. Menurut saya, bagi petani swadaya yang sudah punya ISPO dan RSPO jangan bertele-telelah untuk menyetujui pengajuan PSR-nya. Apalagi, sebagian besar syarat-syaratnya sama dan sudah dimiliki,” tuturnya.

Ia juga mengomentari adanya laporan sulitnya penerbitan STDB dan rekomtek yang ditemui di beberapa daerah.

“Komitmen pemerintah dan semua elemen pelaksananya juga harus diperkuat. Proses harus dipermudah dan dipercepat sehingga target pun bisa tercapai. Kerugian besar bisa muncul apabila banyak perkebunan sawit tidak diremajakan. Petani semakin berkurang pendapatannya, semakin miskin. Dalam perhitungan ekonomi itu ada yang namanya Maximum Sustainable Yield (MSY). Jadi dalam perkebunan sawit, puncaknya pada usia 14 tahun. Dari titik nol, kembali lagi ke nol pada umur tanaman 30 tahun. Maka sebelum itu harus segera diremajakan,” katanya sembari menggambarkan grafik.

 “Saya berharap, BPDPKS lebih memperhatikan petani swadaya sama seperti BPDKS memperhatikan perusahaan-perusahaan besar. Kalau saya lihat, BPDPKS lebih memperhatikan perkebunan besar,” tuturnya melanjutkan.