Pekanbaru, elaeis.co - Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi bukti bahwa sawit Indonesia merupakan komoditas paling bersih dibandingkan minyak nabati lain.

ISPO juga jadi salah satu andalan tanah air untuk melawan berbagai kampanye negatif tentang sawit.

Akan tetapi, implementasi ISPO di Indonesia belum berjalan maksimal. Ini terlihat dari realisasinya yang masih sangat minim.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr Gulat ME Manurung, C.IMA menyebut, sampai Desember 2023 baru sekitar 28 ribu hektar kebun sawit yang dikelola petani yang mengantongi sertifikasi ISPO.

"Ini artinya baru 0,42 persen dari total luas 6,87 juta hektar perkebunan sawit yang dikelola oleh petani sawit sejak Permentan ISPO 2011," ungkap Gulat belum lama ini.

Menurut catatan Apkasindo, lanjut Gulat, sejak Perpres ISPO di sahkan tahun 2020, di mana pada perpres tersebut petani sawit sudah mandatory, tercatat hanya 8 ribuan hektar luas kebun petani yang berhasil ISPO.

"Seharusnya ini yang menjadi pusat perhatian Tim Revisi ISPO, bukan malah melompat ke hilir. Urusan hulu saja masih cukup rendah," ujarnya.

Ayah dua anak ini menambahkan, DPP Apkasindo juga sudah melayangkan surat ke Menko Perekonomian dan kementerian terkait, agar revisi ISPO fokus menyelesaikan permasalahan dan keterbatasan petani sawit menuju ISPO.

Dalam surat tersebut petani sawit mengusulkan supaya ISPO bersifat relatif bukan absolute sebagaimana konsep yang dianut selama ini.

"Untuk itu Apkasindo mengusulkan ISPO Petani dibagi dalam 4 cluster yaitu ISPO Diamond, Gold, Silver dan Iron," kata dia.

"Prinsipnya adalah kebun petani sawit dibagi dalam taraf kemampuannya memenuhi persyaratan ISPO dan pembiayaannya diembankan ke dana sawit BPDPKS," tutupnya.