Masamba, elaeis.co - 250 sertifikat tanah resmi diserahkan Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indah Putri Indriani, kepada petani penggarap lahan yang merupakan warga Desa Salama, Kecamatan Sabbang. Sertifikat tersebut merupakan Program Redistribusi Tanah tahun anggaran 2023.

"Program Redistribusi Tanah ini adalah salah satu program strategis nasional. Dan ditargetkan secara nasional, hingga tahun 2024, total ada 9 juta bidang lahan yang perlu disertifikatkan," kata Indah dalam keterangan resmi dikutip Senin (12/1).

Menururnya, merealisasikan target ini tentu tidak mudah. Salah satu kendalanya yaitu pada anggaran.

"Program ini anggarannya besar sekali, karena pemerintah berkomitmen tidak membebankan biaya apapun kepada masyarakat. Paling untuk bayar biaya patok, itupun tidak dipungut oleh BPN. Tetapi kembali pada kebijakan pemerintah desa yang diatur melalui peraturan menteri, sehingga biayanya itu sebesar Rp 250.000," terangnya.

Terkait permintaan warga dan kepala desa untuk program tahun ini, Indah menegaskan bahwa pemda akan mengakomodir sepanjang persyaratannya dilengkapi.

"Kami senang sekali kalau desa yang minta dan mengusulkan, karena saya anggap desa tersebut siap. Tapi untuk program ini kita butuh yang benar-benar siap, bukan sekadar mau. Untuk itu sambil mengusulkan, segera siapkan data dukung yang dibutuhkan," pesannya.

Selain itu Indah juga meminta masyarakat yang sudah menerima agar menjaga dengan baik sertifikat tersebut. "Pdf-kan untuk pengamanan aset. Fisiknya boleh dijadikan jaminan di perbankan sesuai kebutuhan, tapi jangan untuk hal-hal konsumtif. Baiknya digunakan untuk anak sekolah atau pun modal usaha," saran bupati perempuan pertama di Sulsel ini.

Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Luwu Utara, Sukirman mengapresiasi komitmen dan perhatian yang diberikan oleh pemda khususnya Bupati Luwu Utara dalam memberikan dukungan pada program yang ada di pertanahan.

"Luwu Utara selalu mendapat kuota program sertifikat terbanyak selama dua tahun berturut-turut. Hal ini tentu tidak terlepas dari komunikasi baik yang dilakukan oleh ibu bupati mulai dari tingkat provinsi hingga komunikasi langsung ke Sekjen BPN," jelasnya.