Jakarta, elaeis.co - Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, pertemuan perdana Satuan Tugas Ad Hoc Joint Task Force (JTF) Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa, akhirnya digelar di Jakarta kemarin. 

Belum ada pembicaraan serius pada pertemuan yang dipimpin oleh Deputi Kemenko Ekonomi RI Bidang Pangan dan Agribisnis, Dr. Musdhalifah Machmud itu. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Perkebunan dan Komoditas (MPC) Malaysia, YBhg. Dato’ Mad Zaidi bin Mohd Karli, Direktur untuk Diplomasi Hijau dan Multilateralisme, Komisi Eropa (EC), Astrid Schomaker, serta perwakilan dan pemangku kepentingan komoditas terkait yang tunduk pada EUDR, juga ada dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) itu. 

Mereka berbagi informasi tentang implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).

Selanjutnya, mereka kemudian menyepakati Kerangka Acuan kerja Ad Hoc JTF. Isu-isu seperti inklusivitas petani dalam rantai pasok, skema sertifikasi nasional yang relevan (legalitas lahan dan batas waktu deforestasi), ketertelusuran dari produsen ke konsumen akhir, data ilmiah tentang deforestasi dan hutan degradasi, dan perlindungan data, masuk dalam kerangka kerja itu. 

Dalam siaran pers yang diterima elaeis.co tadi pagi disebutkan bahwa Ad Hoc JTF akan menyelesaikan tugasnya pada akhir tahun depan. Kemungkinan akan diperpanjang ada, tergantung kesepakatan bersama.

Akhir November nanti, pertemuan lanjutan akan dilakukan. Tentang siapa yang bakal jadi tuan rumah, bakal diumumkan kemudian. 

Pengesahan EUDR oleh Parlemen Uni Eropa pada April lalu menjadi cikal bakal munculnya JTF ini. Waktu itu, semua produsen komoditi yang masuk list EUDR protes, tak terkecuali Indonesia dan Malaysia yang menjadi produsen terbesar sawit dunia. 

Baca juga: Sekjen CPOPC Minta Pelaku Sawit Biasa Saja Menanggapi EUDR. Ini Alasannya...

Akhir Mei lalu, CPOPC kemudian memfasilitasi Indonesia dan Malaysia ketemu dengan perwakilan Uni Eropa. Dua negara ini kemudian mengusulkan agar dibikin engagement dialog antara UE dengan negara produsen. UE melunak dan sepakat membentuk JTF. 

Meski sampai mengusulkan JTF dibikin, Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal Affandi Lukman telah mewanti-wanti agar EUDR itu tidak perlu dibikin heboh. 

Sebab cut off date atau batasan EUDR itu sudah jelas; lahan yang sudah tertanam hingga Desember 2020, tidak masuk kategori deforestasi.

"Kalau dibilang EUDR itu enggak berdampak, ya  berdampak. Tapi pengaruhnya enggak heboh-heboh amatlah. Perlu disikapi secara terukur dan membuktikan bahwa sertifikasi nasional yang sudah ada seperti ISPO dan MSPO sudah mengcover beberapa hal yang dipersyaratkan EUDR. Jangan terlalu disikapi berlebihan. Jangan gara-gara itu seolah dunia akan runtuh," pintanya.