Jakarta, elaeis.co - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan pajak dan pungutan ekspor sawit yang selama ini dianggap tidak berpihak pada petani kecil. 

Menurut SPKS, aturan tersebut justru membebani 3,5 juta petani sawit dan berdampak pada lebih dari 14 juta jiwa keluarga petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menegaskan bahwa pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya telah menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

“Dana pungutan sawit yang dikelola BPDP sekitar 90 persen hanya digunakan untuk menyubsidi harga biodiesel, sehingga lebih banyak menguntungkan industri besar yang memiliki pabrik biodiesel,” ujar Sabarudin. 

SPKS menyoroti ketidakadilan kebijakan pungutan sawit sejak 2015, di mana mayoritas dana yang dihimpun BPDP. 

Menurut hitungan SPKS, setiap kenaikan 1 persen pungutan ekspor bisa menurunkan harga TBS sebesar Rp300–Rp500 per kilogram. Kondisi ini membuat petani semakin terjepit, apalagi harga pupuk dan kebutuhan pokok kian melambung.

Di sisi lain, Kementerian ESDM baru-baru ini menambah alokasi subsidi biodiesel B40 sebesar Rp16 triliun untuk 2025. Total kebutuhan subsidi biodiesel tahun depan diperkirakan mencapai Rp67 triliun.

“Di mana letak keadilan bagi petani sawit, jika dana pungutan hanya untuk subsidi biodiesel sementara petani harus menanggung kenaikan harga makanan dan pupuk?” tegas Sabarudin.

SPKS meminta Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera meninjau ulang pungutan ekspor sawit agar tidak semakin membebani petani.

Lebih jauh, SPKS juga mendorong Presiden Prabowo Subianto agar menata ulang regulasi sawit nasional sehingga lebih adil dan berpihak pada rakyat.

Menurut data SPKS, 42 persen dari total perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani, yakni sekitar 7,2 juta hektare. Angka itu menopang kehidupan 3,57 juta keluarga atau sekitar 14,3 juta jiwa di berbagai daerah sentra sawit.