Bengkulu, Elaeis.co - Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Bengkulu mematuhi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Sebab hingga saat ini banyak PKS belum membeli TBS kelapa sawit milik petani sebesar Rp 2.576,95 per kilogram.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan ada banyak petani di daerah yang tidak mendapatkan hasil rinci dari rapat penetapan harga TBS kelapa sawit. Sehingga banyak dari TBS kelapa sawit mereka masih dibeli dengan harga rendah.

"Seharusnya PKS bisa membeli TBS sesuai harga yang telah ditetapkan, karena itu adalah kesepakatan," ujarnya, Selasa 7 Mei 2024.

Baca Juga: Program PSR di Bengkulu Diperketat, Ini Dampaknya!

Ia menyayangkan jika harga TBS kelapa sawit milik petani masih dibeli dengan harga rendah oleh PKS. Kondisi itu tentu saja merugikan petani di setiap daerah di Provinsi Bengkulu.

"Kami sangat menyayangkan kalau PKS masih membeli dibawah harga ketetapan," tuturnya.

Disisi lain, Petani Kelapa Sawit di Bengkulu, Firdaus menilai, tidak adanya keterbukaan informasi harga TBS kelapa sawit, membuat fluktuasi harga TBS kerap luput dari pengetahuan petani. Hasilnya, petani hanya menerima TBS kelapa sawitnya dibeli dengan harga dibawah ketetapan.

"PKS masih membeli TBS kelapa sawit dengan harga rendah, padahal harusnya mereka mematuhi harga itu," terangnya.

Dalam kondisi ini petani berharap agar keterbukaan informasi terkait harga TBS kelapa sawit dapat disampaikan agar tidak ada kerugian yang dialami oleh petani sawit di Bengkulu.

"Kami sangat berharap setiap petani di seluruh penjuru Bengkulu ini tau akan harga TBS," tutupnya.

Sementara itu Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Bickman mengaku telah mengumumkan harga pembelian TBS baik di tingkat petani hingga perusahaan kelapa sawit (PKS) secara terbuka. Rapat yang diadakan setiap bulannya pun dilakukan dengan mengundang seluruh instansi dan mitra hingga PKS.

"Kami sudah umumkan harga itu dan meminta PKS mematuhinya," pungkasnya.