Bengkulu, elaeis.co - Kebanyakan pabrik kelapa sawit (PKS) di Provinsi Bengkulu tidak peduli dengan nasib petani kelapa sawit. Buktinya, pabrik-pabrik tersebut tidak pernah mengirimkan invoice penjualan minyak sawit atau CPO dan cangkang sawit ke Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan Kadin Provinsi Bengkulu, Arnof Wardin, mengaku prihatin terhadap kurang pedulinya sebagian besar PKS mengirim invoice yang menjadi dasar bagi tim penetapan harga TBS untuk menetapkan harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit setiap bulan di Bengkulu.

"Dari 31 PKS yang beroperasi di Bengkulu, hanya sekitar 5-10 pabrik yang aktif mengirimkan invoice kepada Pemprov Bengkulu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan harga TBS, karena invoice yang tidak dikirimkan mengakibatkan tidak adanya data yang akurat untuk menentukan harga yang sesuai," kata Arnof, Sabtu (15/7).

Kondisi ini tentu sangat disayangkan. Sikap acuh PKS menyebabkan petani sawit rugi karena TBS-nya ditebus tidak sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya.

"Invoice merupakan instrumen penting dalam menentukan harga TBS, dan harga TBS sangat menentukan kesejahteraan petani kelapa sawit. Jika pabrik tidak mengirimkan invoice, petani tidak memperoleh harga yang adil," ungkapnya.

Kurangnya kepatuhan PKS mengirim invoice berdampak pada transparansi dan akuntabilitas di sektor kelapa sawit. Tanpa data yang lengkap, sulit untuk memastikan bahwa harga yang diberikan kepada petani merupakan harga yang sesuai dengan kondisi pasar.

"Itulah mengapa harga TBS kelapa sawit di Bengkulu lebih rendah dibandingkan harga TBS kelapa sawit di daerah lain di Sumatera," imbuhnya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit, Arnof mendorong semua PKS di Bengkulu untuk lebih aktif dalam mengirimkan invoice sebelum rapat penetapan harga TBS digelar. Hal ini akan membantu menciptakan transparansi dan keadilan dalam penetapan harga TBS, serta memberikan jaminan penghasilan yang lebih stabil bagi petani.

"Kalau PKS tidak mau juga, sudah saatnya Pemprov Bengkulu bertindak," tandasnya.