Pontianak, elaeis.co - Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), tengah panas lantaran adanya pernyataan penutupan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Komersial (tanpa kebun) dari pihak Dinas Perkebunan. Pernyataan ini menimbulkan berbagai kontroversi terkuat nasib petani swadaya (mandiri).

Menurut Sekretaris Apkasindo Kalbar, Agus Kuswara usulan penutupan PKS komersial akan berdampak signifikan terhadap petani swadaya. Jika PKS komersial ditutup, petani swadaya akan kehilangan salah satu opsi penjualan TBS mereka. Hal ini berpotensi menurunkan daya tawar petani dan membuat petani swadaya lebih bergantung pada PKS konvensional yang menawarkan harga lebih rendah. Sebab PKS konvensional lebih fokus pada petani mitra plasmanya.

"Justru kita sangat menghormati rekomendasi dari Kejaksaan Agung melalui Direktur Tindak Kejahatan Ekonomi dan Ombudsman RI yang menyatakan bahwa PKS komersial dan PKS konvensional sebaiknya bersaing secara sehat untuk memberikan yang terbaik bagi petani sawit. Rekomendasi ini juga menekankan bahwa PKS komersial adalah masa depan bagi petani sawit," tutur Agus saat berbincang bersama elaeis.co, Selasa (14/10).

Lanjutnya, persaingan antara PKS komersial dan PKS konvensional seharusnya dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pelayanan kepada petani. PKS komersial, dengan fleksibilitas dan fokus pada efisiensi operasional, dapat memberikan alternatif yang menarik bagi petani swadaya.

"Pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pihak, termasuk PKS komersial, PKS konvensional, dan petani swadaya," imbuhnya.

Bukan hanya sampai disitu, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan petani. Kemudian juga memberikan dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani.

"Seharusnya, sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar seperti penutupan PKS komersial, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk petani, PKS Komersial, PKS Konvensional, dan lembaga terkait lainnya. Evaluasi ini harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap opsi kebijakan," tegasnya.
 
"Dengan demikian, kita berpendapat bahwa penutupan PKS komersial bukanlah solusi yang tepat. Sebaliknya, pemerintah sebaiknya mendorong persaingan sehat antara PKS Komersial dan PKS Konvensional, serta memberikan dukungan kepada petani swadaya agar mereka dapat memperoleh manfaat maksimal dari industri kelapa sawit," sambungnya.