Pekanbaru, Elaeis.co - Beberapa hari belakangan ini petani kelapa sawit gelisah akibat menetasnya kebijakan dari Kemendag terkait aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Pasalnya akibat kebijakan itu harga tandan buah segar petani (TBS) merosot sampai Rp1.000.

"Kebijakan tersebut membuat petani babak belur. Harusnya jika ingin membantu menyelesaikan masalah semua sisi tidak boleh hanya melihat satu sisi saja. Problem yang ada sudah cukup rumit saat ini. Jadi bukan mengobati ini malah mencari penyakit lain," ujar Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan, Alfian Arahman saat berbincang bersama elaeis.co, Selasa (1/2/2022).

Ia menilai kebijakan tersebut justru mengotak-atik pasar yang sudah ada dan sulit saat mencarinya dahulu. Pembatasan kuota ekspor CPO bahka juga menundanya, justru akan merugikan petani. Sementara arahnya juga belum jelas.

"Petani bisa lebih sengsara, makanya kita minta dievaluasi, petani sudah cukup tertekan dengan biaya perawatan yang tinggi. Seperti pupuk, obat, racun naik semua bahkan sampai di atas 200%," tuturnya.

Permasalah pupuk dan perlengkapan perawatan kebun kelapa sawit hingga kini juga belum selesai. Malah ditambah kebijakan yang berdampak menekan harga TBS disaat produksi kebun milik petani sedang buruk pula.

"Produksi kebun itu turun sampai 70%. Bisa penen hingga 40% itu sudah hebat saat ini," katanya Alfian.

Di samping itu, harga CPO dunia kini sagat bagus. "Jadi intinya, kalau ada tikus di rumah kita bukan rumahnya yang dihancurkan, tapi tikusnya yang dicari. Jadi, buka ekspornya dihentikan, atau justru ditunda bahkan juga dibatasi. Misalnya langkah yang bisa diambil adalah tinggikan pungutan ekspornya. Sekaranglah masalah utamanya adalah minyak goreng. Sementara kemarin sudah pakai Rp7,6 triliun dari dana BPDPKS dan itu uang dari para petani juga," paparnya.

Dengan catatan itu, bisa dikatakan petani kelapa sawit justru yang ditumbalkan untuk mensubsidi seluruh kalangan dari minyak goreng. Mulai dari masyarakat dengan ekomoni yang pas-pasan, masyarakat kalangan menengah ke atas bahkan hingga industri.

Ia berharap pemerintah justru akan menimbulkan efek yang negatif terhadap tata niaga CPO yang sudah terbentuk. Bahkan ia mengingatkan dalam dunia persawitan, Indonesia masih punya kompetitor hebat lainnya yakni Malaysia.

"Saat ini TBS Malaysia sudah berada di Rp4.000/kg. Sementara di Indonesia baru menyentuh Rp3.500/kg. Ini bukti bahwa regulasi mereka bagus ketimbang kita. Untuk itu mari kita evaluasi sama-sama," tandasnya.